REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Pemerintah Jepang akan merogoh anggaran sekitar 124 milyar dolar AS (RP1.060 triliunan) untuk rekonstruksi pemulihan pascagempa dahsyat pada 11 Maret lalu. Rencana belanja itu diperkirakan bakal mencukur pertumbuhan ekonomi Jepang tahun ini sebesar 1 persen, demikian menurut menteri ekonomi.

Namun setiap penerbitan surat utang tambahan untuk membiayai upaya pemulihan itu perlu di dukung dengan sumber keuangan pasti demi menghindari penurunan kredibilitas Jepang di pasar keuangan. Informasi itu disampaikan langsung oleh Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, Kaoru Yosano.

"Perkiraan kasar saya, pemerintah akan mengucurkan dana sedikit lebih besar dari itu (Rp1.060 T)," ujar Yosano. "Namun, bila kita mengesampingkan disiplin keuangan dan menerbitkan surat utang negara tanpa filosofi dasar yakni membayar lagi utang khusus itu, maka kredibilitas pemerintah akan terhantam."

Ia mengatakan pemerintah  mengeluarkan dana sebesar 5 triliun yen (Rp500 triliunan lebih) untuk rekonstruksi pada gempa Kobe pada 1995 lalu. Saat itu gempa menyebabkan kerugian hingga 10 juta yen dan membuat 6.400 orang meninggal.

Belajar dari kasus tersebut, Yosano mengatakan estimasi untuk kerusakan pada gempa kali ini, perbaikan jalan, bangunan dan infrastruktur lain bisa mencapai 16 triliun hingga 25 triliun Yen (Rp2.643 triliunan)

Gempa berkekuatan 9 SR yang menyebabkan gelombang tsunami itu menghantam kawasan timur laut Jepang dan menghancurkan pabrik-pabrik dan memicu krisis nuklir yang mengakibatkan pasokan listrik berkurang. Bencana itu membuat 25 ribu orang meninggal atau hilang dan 11.500 pengungsi yang masih tinggal di pusat-pusat evakuasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika