REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Lebih dari 60 persen suara mendukung keputusan Perdana Menteri Jepang Naoto Kan untuk menutup pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang dipandang bermasalah akibat gempa besar pada bulan Maret 2011.

Namun gerakan itu gagal untuk menerjemahkan ke dalam peringkat lebih kuat bahwa perdana menteri tidak populer, menurut survei di negara itu pada Senin.

Kan, yang dikecam atas caranya dalam menangani krisis nuklir di PLTN Fukushima Daiichi, bulan ini mendesak PLTN Chubu Electric Hamaoka untuk menghentikan operasinya sampai bisa lebih baik dalam bertahan terhadap gempa besar dan tsunami, yang pada Maret lalu memicu krisis atom terburuk di dunia dalam 25 tahun terakhir.

Chubu yang pada pekan lalu enggan menyetujui anjuran itu kini telah menutup usahanya pada fasilitas Hamaoka di Jepang tengah.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Mainichi menunjukkan 66 persen responden menyambut baik keputusan perdana menteri, tetapi pemilih yang mendukung pemerintah Kan naik hanya menjadi 27 persen dari 22 persen pada survei sebelumnya pada April.

Satu survei yang diadakan oleh surat kabar Asahi juga menunjukkan hasil yang sama. Setengah dari responden menginginkan Kan mengawasi upaya rekonstruksi akibat bencana 11 Maret itu sampai ke satu titik tertentu, sedangkan 25 persen mengatakan Kan harus berhenti secepat mungkin, demikian Reuters melaporkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika