REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS - Suriah menolak keberadaan sanksi yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap Presiden Bashar al-Ashad, dengan mengatakan kebijakan itu akan menyakiti rakyat Suriah.
Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Muallem, menuding EU mencoba memaksakan kehendak mereka kepada Syiria. "Hari ini orang-orang Eropa telah menambah lembar hitam dalam jejak rekam kolonialisme di kawasan ini," ujarnya.
Para Menteri Uni Eropa sebelumnya menyatakan Assad beserta sembilan pejabat lain masuk dalam daftar orang-orang yang dikenai larangan terbang serta pembekuan aset.
Sebelumnya mereka telah melarang saudara presiden, empat sepupunya dan sejumlah nama dalam lingkaran dalam, sebagai respon terhadap sikap rezim Suriah yang menggunakan kekerasan dalam menghadapi pengunjuk rasa pro demokrasi.
Lukai Eropa
Para aktivis hak asasi manusia mengatakan lebih dari 850 orang telah terbunuh dan ribuan ditahan sejak operasi memadamkan suara-suara penentang di mulai Maret lalu.
Amerika Serikat juga menerapkan saksi terhadap Assad, dengan seruan Barack Obama pekan lalu yang menekankan agar presiden Suriah ikut memimpin peralihan demokrasi dan tidak menghalangi proses tersebut.
Pada Senin, Menlu AS, Hillary Clinton, kembali mendesak Assad untuk 'mengakhiri kekejaman' terhadap pengunjuk rasa. Seruan itu disampaikan dalam konferensi pers dengan timpalannya, Menlu Inggris, William Hague di London.
"Hentikan pembunuhan, pemukulan, penahanan dan lepaskan semua tawanan dan tahanan politik," ujarnya. "Mulailah merespon tuntutan untuk sebuah proses perubahan demokrasi yang kredible dan inklusif," imbuhnya.
Namun, meski menyatakan menolak sanksi, Menlu Muallem, dalam wawancara dengan televisi nasional Suriah, menegaskan AS dan UE tak memiliki peran dalam masa depan negara.
"Mereka (UE) keliru ketika menyerang presiden saat menjatuhkan sanksi yang bakal menyakiti rakyat Suriah," ujarnya.
"Seperti halnya kebijakan itu akan melukai Suriah, itu juga akan melukai kepentingan Eropa. Mereka mencoba memaksakan pengambilan keputusan di Suriah, namun sejarah membuktikan bahwa Suriah tidak akan mengalah dengan tekanan itu," ujarnya.
Menteri Luar Negeri mengatakan Suriah akan merespon dengan memperkuat hubungan dengan Rusia, Cina dan Amerika Latin, demi membuktikan kepada Barat bahwa dunia itu luas dan tidak hanya terdiri dari Amerika dan Eropa.
Nama kesepuluh individu yang dikenai sanksi UI tidak akan disebut hingga Selasa ini, namun dewan Uni Eropa mengatakan mereka mengecam dengan kalimat paling keras terhadap tindak represi sedang berlangsung di Suriah dan tidak bisa menerima kekerasan yang digunakan militer dan pasukan terhadap pengunjuk rasa damai sehingga merenggut banyak korban jiwa.
Pada 10 Mei, UE mengumumkan pembekuan aset dan larangan visa terhadap 13 pejabat tinggi Suriah, termasuk adik kandung presiden Suriah, Maher al-Assad. Ia digambarkan sebagai 'tokoh utama pengawas kekerasan'.
Pemerintah Suriah bersikeras mereka melakukan itu demi mengejar geng-geng teroris bersenjata.
Paling sedikit 44 orang diyakini ditembak mati selama demonstrasi berskala nasional pada Jumat lalu. Namun pemerintah mengatakan hanya 17 orang terbunuh dan itu pun oleh geng bersenjata dan dalam demonstrasi kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika