REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA - Lebih dari enam ribu tahanan politik (tapol) Palestina masih berada di pusat tahanan dan penjara Israel. Gerakan Non Blok (GNB) atau Non-Aligned Movement (NAM) menganggap penahanan itu melanggar Konvensi Jenewa keempat, maka mendesak untuk dibebaskan.
"Kami berseru kepada Israel sebagai kekuatan pendudukan, untuk mematuhi Konvensi Jenewa Keempat," kata Menteri Luar Negeri RI, Marty M Natalegawa, dalam pidato di acara penutupan secara resmi Konferensi TIngkat Menteri GNB di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/5).
Marty menjelaskan dari sebanyak enam ribu orang Palestina yang ditahan di 22 penjara dan pusat penahanan Israel, sekitar 300 orang di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Bahkan sebagian besarnya adalah perempuan. Namun yang paling utama yaitu tidak sedikit di antara enam ribu orang yang ditahan itu merupakan anggota dewan legislatif Palestina.
Banyak laporan yang telah didapat mengenai ribuan orang tapol tersebut. Misalnya banyak tahanan yang mengalami kekerasan fisik. Israel juga tidak memberikan akses penasihat hukum kepada para tahanan, akses perawatan medis serta hak kunjungan dari keluarga tahanan. Selain itu, banyak dari para tahanan yang ditahan di tempat yang kotor, jorok dan tidak manusiawi.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena lambannya masyarakat internasional dalam mengatasi permasalahan tersebut. Padahal Konvensi Jenewa keempat mengatur hal ini dan penahanan ribuan tapol tersebut merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa secara terang-terangan. "Isu tahanan politik Palestina merupakan hambatan serius untuk mencapai solusi yang adil, damai dan komprehensif untuk masalah Palestina," katanya menegaskan.
Kami mendesak dimulainya kembali pembicaraan perdamaian dan kita semua harus mengambil bagian untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perundingan damai untuk melanjutkan pembentukan negara Palestina. "Serta dapat hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan tetangganya, termasuk dengan Israel," pungkasnya. Bilal Ramadhan
Ikuti Whatsapp Channel Republika