Senin 30 May 2011 19:20 WIB

Marsekal Tantawi Bertemu Abbas, Bahas Rekonsiliasi Palestina

Red: cr01
Mahmoud Abbas
Mahmoud Abbas

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Marsekal Mohamed Hussein Tantawi, Ketua Dewan Tinggi Militer (DTM) Mesir, Senin (30/5) ini, bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (Abu Mazen) untuk membahas perkembangan terbaru rekonsiliasi Palestina. Sehari sebelumnya, Abbas telah bertemu dengan Komite Pemrakarsa Perdamaian Arab (KPPA) di ibukota Qatar, Doha.

Duta Besar Palestina di Mesir dan Perwakilan Tetap Palestina di Liga negara Arab, Barakat Al-Farra, mengatakan Marsekal Tantawi dan Presiden Abu Mazen akan membahas perkembangan proses rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas dan situasi-situasi yang terkait dengan proses perdamaian.

"Terutama setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Kongres AS pekan lalu, dan sebelum pidato Presiden AS Barack Obama," ujar Al-Farra, sebagaimana dilansir surat kabar Mesir, Al-Ahram.

Mahmoud Abbas tiba di Kairo Ahad (29/5) kemarin, setelah berpartisipasi dalam pertemuan KPPA yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Komite ini akan mengajukan permohonan keanggotaan penuh negara Palestina sesuai dengan perbatasan 1967 dengan ibukota Yerusalem Timur, pada sidang Majelis Umum PBB bulan September mendatang.

Usai berdiskusi dan bermusyawarah, KPPA pun memutuskan apa saja yang harus dilakukan dalam merespons pidato Obama dan Netanyahu tersebut. Mereka sepakat akan mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di PBB. Mereka juga membentuk semacam kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, serta negara Palestina.

Negara-negara KPPA sepakat dalam merealisasikan keputusan yang telah dibuat pada Sidang Umum PBB nanti. Mereka juga meminta Sekjen Liga Arab (Amr Mousa) dan pokja yang telah dibentuk agar lebih berperan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah pernyataan, KPPA mengatakan ada keinginan kuat dunia Arab untuk mengambil tiap langkah yang diperlukan untuk memobilisasi dukungan yang dibutuhkan dari anggota Dewan Keamanan (DK) PBB dan kelompok-kelompok politik di PBB untuk memungkinkan dikeluarkannya keputusan penetapan kemerdekaan Palestina.

sumber : Al-Ahram
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement