REPUBLIKA.CO.ID,RAMALLAH - Partai Fatah Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu (11/6) mendukung visi tentang pembentukan pemerintah persatuan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani rekonsiliasi dengan gerakan Hamas. Juru bicara Fatah, Nabil Abu Rdineh, kepada wartawan setelah pertemuan Komite Sentral Fatah yang diadakan di Ramallah dan dipimpin oleh Abbas menjelaskan bahwa komite membahas pembentukan pemerintah dengan gerakan Hamas.

Pada Selasa (14/6), pemimpin dari dua kelompok saingan itu akan menuju ke Kairo, Mesir, untuk menyepakati pembentukan pemerintah persatuan independen dan teknokrat. Ini sesuai dengan perjanjian rekonsiliasi Kairo yang ditandatangani pada 4 Mei.

Seorang anggota komite, Jamal Mheisen, mengatakan kepada Xinhua bahwa komite mendukung visi umum tentang pembentukan pemerintah. ''Namun, belum memutuskan para menteri yang dicalonkan dan perdana menteri," kata Mheisen.

Mheisen menolak untuk mengungkapkan nama-nama calon dalam pemerintahan baru yang pemerintahnya telah pilih. Namun, sumber di Fatah mengatakan kepada Xinhua bahwa Fatah telah memilih Salam Fayyad sebagai Perdana Menteri pemerintah sementara.

Hamas sebelumnya mengumumkan bahwa mereka menentang usulan untuk menetapkan lagi Fayyad sebagai Perdana Menteri pemerintah teknokrat baru. Sumber mengatakan bahwa Fatah juga menominasikan Mohamed Mustafa sebagai kepala Keuangan dan Investasi Palestina.

Abu Rdineh mengatakan bahwa komite juga memperdebatkan masa depan proses perdamaian yang macet dengan Israel. Ada juga pembicaraan soal upaya masyarakat internasional untuk melanjutkan proses perdamaian itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika