Senin 13 Jun 2011 06:21 WIB

UAE Akui Dewan Pemberontak Libya

REPUBLIKA.CO.ID,ABU DHABI--Uni Emirat Arab (UAE) hari Minggu mengakui Dewan Transisi Nasional Libya di Benghazi yang memerangi rejim Muammar Qaddafi sebagai perwakilan sah negara itu, kata kantor berita WAM. Keputusan mengakui Dewan Transisi Nasional (NTC) sebagai "satu-satunya perwakilan sah rakyat Libya" itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahayan, yang menyatakan UAE akan segera membuka kantor sementara di Benghazi.

"NTC, dalam praktik, menjadi perwakilan Libya dan rakyat Libya. Karenanya, Uni Emirat Arab akan membentuk hubungan dengan dewan itu di tingkat pemerintah dalam segala permasalahan menyangkut Libya," kata menteri itu. Pengakuan UAE itu diputuskan setelah pertemuan kelompok kontak Libya di Abu Dhabi pada Kamis.

Rabu (8/6), Spanyol juga mengakui NTC sebagai perwakilan sah Libya. "Saya berada di sini untuk mengkonfirmasi bahwa Dewan Transisi Nasional merupakan satu-satunya perwakilan sah rakyat Libya," kata Menteri Luar Negeri Spanyol Trinidad Jimenez kepada wartawan di kota Benghazi, markas pemberontak di Libya timur.

Dewan itu, yang mengatur permasalahan kawasan timur yang dikuasai pemberontak, melobi keras untuk pengakuan diplomatik dan perolehan dana untuk mempertahankan perjuangan berbulan-bulan dengan tujuan mendongkel pemimpin Libya Muammar Qaddafi. Negara-negara besar yang dipelopori AS, Prancis dan Inggris membantu mengucilkan Qaddafi dan memutuskan pendanaan dan pemasokan senjata bagi pemerintahnya, sambil mendukung dewan pemberontak dengan tawaran-tawaran bantuan.

UAE menjadi negara ke-12 yang mengakui NTC, setelah Australia, Inggris, Prancis, Gambia, Italia, Yordania, Malta, Qatar, Senegal, Spanyol dan AS. Libya kini digempur pasukan internasional sesuai dengan mandat PBB yang disahkan pada 17 Maret.

Sebanyak 21 kapal NATO berpatroli aktif di Laut Tengah sebagai bagian dari penegakan embargo senjata terhadap Libya. Aliansi 28 negara itu sejak 31 Maret juga memimpin serangan-serangan udara terhadap pasukan darat rejim Qaddafi.

Resolusi 1973 DK PBB disahkan ketika kekerasan dikabarkan terus berlangsung di Libya dengan laporan-laporan mengenai serangan udara oleh pasukan Gaddafi, yang membuat marah Barat. Selama beberapa waktu hampir seluruh wilayah negara Afrika utara itu terlepas dari kendali Qaddafi setelah pemberontakan rakyat meletus di kota pelabuhan Benghazi pada pertengahan Februari. Namun, pasukan Gaddafi kemudian dikabarkan telah berhasil menguasai lagi daerah-daerah tersebut.

Ratusan orang tewas dalam penumpasan brutal oleh pasukan pemerintah dan ribuan warga asing bergegas meninggalkan Libya pada pekan pertama pemberontakan itu. Qaddafi (68) adalah pemimpin terlama di dunia Arab dan telah berkuasa selama empat dasawarsa. Qaddafi bersikeras akan tetap berkuasa meski ia ditentang banyak pihak. Aktivis pro-demokrasi di sejumlah negara Arab, termasuk Libya, terinspirasi oleh pemberontakan di Tunisia dan Mesir yang berhasil menumbangkan pemerintah yang telah berkuasa puluhan tahun.

 

 

sumber : antara/AFP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement