REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA - Sudan Utara dan Selatan pada prinsipnya telah sepakat untuk mendemiliterisasi Abyei dan menggelar tentara penjaga perdamaian Ethiopia di wilayah yang disengketakan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat Uni Afrika, Senin (13/6).
Sudan Selatan dijadwalkan akan menjadi negara merdeka pada 9 Juli, tapi status Abyei—daerah subur, penghasil minyak yang diklaim oleh kedua belah pihak—dan masalah lain yang belum terpecahkan telah mempersulit pemisahan itu.
Khartoum merebut Abyei dengan tank dan tentara pada 21 Mei lalu, yang menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri dan memancing teriakan internasional. Amerika Serikat, PBB dan para pejabat Sudan Selatan minta Sudan Utara untuk mundur dari wilayah itu.
Pengumuman tentang demiliterisasi Abyei dan penggelaran penjaga perdamaian Ethiopia itu datang setelah Presiden Sudan Utara Omar Hassan al-Bashir dan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir bertemu di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, untuk membicarakan status Abyei dan masalah lainnya.
"Pada prinsipnya, para pihak telah menyetujui demiliterisaisi wilayah tersebut dan pengerahan pasukan Ethiopia. Masalah administrasi Abyei masih dalam agenda," kata Barney Afako, juru bicara Panel Pelaksanaan Tingkat Tinggi Uni Afrika kepada wartawan.
Mantan presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki membantu memediasi pembicaraan antara kedua pihak. Sudan Selatan memutuskan untuk memisahkan diri menjadi negara baru dalam referendum pada Januari lalu, berdasarkan perjanjian damai komprehensif 2005 yang telah mengakhiri perang saudara antara Sudan Utara dan Selatan selama beberapa dasawarsa.
Abyei adalah medan tempur besar pada saat konflik berlangsung. Wilayah itu telah digunakan sepanjang tahun oleh masyarakat Dinka Ngok yang terkait dengan Sudan Selatan dan beberapa tahun oleh suku nomaden Misseriya dari Utara. Wilayah ini juga memuat ladang minyak penting, Defra, bagian dari blok yang dijalankan oleh Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), konsorsium yang dipimpin oleh CNPC China.
Afako mengatakan mandat dan jumlah pasukan Ethiopia itu masih akan dibicarakan, dan penjaga perdamaian itu akan dikerahkan secepatnya setelah ada perjanjian. “Ini bisa soal hari, bukan hitungan jam. Sedikitnya dua batalion pasukan yang ditempatkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika