Selasa 14 Jun 2011 21:12 WIB

Di Kairo, Faksi Palestina Rembuk Soal PM

Hamas dan Fatah
Hamas dan Fatah

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Faksi-faksi Palestia berada di Kairo, Selasa (14/6) untuk melakukan perundingan rekonsiliasi bertujuan memilih perdana menteri untuk memimpin pemerintah persatuan. Delegasi Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas dipimpin Azzam Ahmad dan delegasi Hamas dipimpin Musa Marzuk berunding di markas besar intelijen Mesir di Kairo, dihadiri oleh para pejabat Mesir, kata kantor berita resmi MENA.

Fatah mengatakan pihaknya ingin mempertahankan perdana menteri Salam Fayyad untuk memimpin pemerintah, tetapi penunjukan itu segera ditolak gerakan Hamas. Kedua pihak mengatakan mereka optimistik akan mencapai satu persetujuan.

"Insyaallah ini akan merupakan babak terakhir perudingan-perundingan menyangkut pembentukan pemerintah," kata MENA mengutip pernyataan Ahamd menjelang pertemuan itu.

"Kami mengarapkan tercapai kesepakatan mengenai nama perdana menteri dan para anggota kabinet... Kami, di Fatah, menekankan diakhirinya perpecahan dan melaksanakan kesepakatan di lapangan. Kami optimistik," katanya menambahkan.

Perundinan-perundingan yang disponsori Mesir itu adalah hasil perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani di Kairo Mei bertujuan mengakhiri permusuhan pahit bertahun-tahun dan meletakkan dasar bagi pemilihan presiden dan dan anggota parlemen dalam satu tahun. Komite Sentral Fatah Sabtu sepakat untuk mendukung Fayyad, mantan pejabat Bank Dunia dan kandidat yang didukung masyarakat internasional.

Tetapi Hamas menolak Fayyad, menyalahkan dia atas penangkapan dan apa yang disebutnya penyiksaan terhadap para pemimpinnya, dan menyeret Pemerintah Palestina berhutang. Izzat al Risheq, anggota politbiro Hamas, menjelang perundingan di Kairo itu mengatakan bahwa jalan terbaik mengenai pemerintah persatuan adalah tidak mengikutsertakan kandidat-kandidat yang kontroversial.

"Satu prinsip utama kami adalah harus menyetujui menyangkut masalah-masalah pelik atau ketidaksepakatan harus ditangani kedua pihak melalui konsensus, Karena itu pemerintah itu adalah satu pemerintnah konsensus dan tidak ada pihak memberlakukan pandangan pada pihak lain," kata MENA mengutip pernyataan Risheq.

"Kami rasa jalan terbaik adalah tidak mengikut sertakan kandidat yang kontroversial," katanya. Pada Ahad, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri menegaskan kembali penolakannya terhadap Fayyad. "Hamas memberitahu Fatah dalam pertemuan terakhir tentang penolakannya pemilihan Salam Fayyad untuk memimpin pemerintah baru," kata Zuhri kepada AFP.

"Penunjukkan Komite Sentral Fatah pada Salam Fayyad untuk memimpin pemerintah adalah penunujukan yang dilakukan Fatah dan setiap kepala pemerintah baru harus dipilih melalui konsensus dan jika tidak, tentu hal itu leh salah satu dari faksi-faksi. Hamas belum mengajukan kandidat untuk jabatan perdana menteri itu. Risheq mengatakan kedua pihak juga akan membicarakan pembebasan para tahanan politik yang ditahan kedua pihak.

sumber : Antara/AFP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement