Ahad 19 Jun 2011 12:42 WIB

Tunisia Tawarkan Pulau Jerba untuk Perundingan Libya

Qaddafi
Qaddafi

REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS - Tunisia siap untuk menawarkan pulau Jerba sebagai tempat bagi pembicaraan guna mencari penyelesaian situasi di Libya, kata Utusan Presiden Rusia untuk Afrika Mikhail Margelov Sabtu (18/6).

Tunisia siap untuk menawarkan Jerba untuk pertemuan meja bundar dialog politik internal Libya jika Federasi Rusia dan Uni Afrika dapat menempatkan payung mereka berkaitan dengan pertemuan meja bundar tersebut, kata Margelov.

Dia mengakui bahwa wakil-wakil dari pasukan pemberontak di Benghazi Libya telah menyampaikan kesediaan mereka untuk ikut dalam pembijaan meja bundar tersebut tergantung atas pemimpin Libya Muamar Gaddafi untuk mengumumkan penolakan ambisi politik.

"Hal ini penting, dan kesuksesan tergantung atas sisi lain untuk tidak menolak guna mengambil bagian dalam kesempatan untuk dialog. Tidak ada satupun yang menggunakan slogan perang sampai menang", katanya.

Margelov mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Tunisia Beji Caid Essebsi, yang bertemu dengan pemimpin Dewan Peralihan Nasional Libya (TNC) Abdel Jalil, pada Sabtu. "Ini mungkin untuk menetapkan bahwa suatu proses pembicaraan tentang politik internal Libya telah dimulai," kata Margelov. "Tunis memainkan peran kunci dalam proses ini," katanya menambahkan.

Abdel Jalil mengulangi sikap terkenal TNC bahwa Gaddafi telah meninggalkan semua pos politik dan ini adalah syarat utama untuk memulai dialog politik. "Saya sudah menyiapkan laporan untuk Presiden Medvedev mengenai situasi," katanya.

Libya telah dalam keadaan perang saudara, yang dimulai setelah demonstrasi massal pada pertengahan Februari menentang 40 tahun kekuasaan Muammar Gaddafi. PBB kemudian mengeluarkan resolusi yang menetapkan zona larangan terbang di atas Libya, dan pesawat NATO kemudian memulai kampanye pemboman terhadap pasukan pemerintah Libya menyerang warga sipil di negara ini.

Rusia telah mengeritik tindakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) itu pada saat yang bersangkutan melampaui mandatnya berdasarkan resolusi.

sumber : Antara/RIA Novosti-OANA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement