REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) akan mengkaji ulang 440 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang ada di berbagai negara, terkait kecelakaan reaktor nuklir Fukushima Jepang maret lalu.
"Kaji ulang (review) ini berkaitan dengan kemungkinan kecelakaan yang bisa terjadi di luar perkiraan seperti di Fukushima," kata Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) As Natio Lasman di sela Seminar Keselamatan Nuklir di Jakarta, Senin (27/6).
Yang akan dikaji ulang, lanjut dia, yakni standar keamanan nuklir internasional, peraturan keselamatan nuklir, penanganan kecelakaan, hingga kesiapsiagaan masyarakat di masing-masing negara dan diseminasi informasi nuklir. Kesepakatan kaji ulang tersebut dikemukakan dalam pertemuan IAEA yang dihadiri 63 negara dan 14 lembaga internasional seperti FAO, UNEP, IMO dan lain-lain di Wina Austria, beberapa hari lalu.
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Hudi Hastowo, menambahkan, dari pertemuan lainnya lebih dari 120 PLTN di Eropa Barat akan diuji sistemnya (stress test) untuk menghindari dan mengantisipasi kejadian kecelakaan di luar perkiraan seperti di Fukushima. "Tiga negara seperti Jerman dan Italia memang akan menghentikan program PLTN-nya dan Swiss tidak akan mengganti PLTN-nya yang sudah waktunya di-shutdown," katanya.
Namun demikian, lanjut dia, puluhan negara lain tetap akan menjalankan program PLTN-nya, termasuk negara-negara di Eropa, Asia serta negara-negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan Malaysia pada 2021 berkomitmen akan memiliki PLTN-nya yang pertama dan yang kedua pada 2022.
"Demikian pula Thailand yang juga sedang bersiap membangun PLTN dan untuk memperoleh masukan tersebut mengundang badan regulasi nuklir di negara-negara sekitarnya termasuk Bapeten," katanya.
Dalam kesempatan itu, Hudi juga mengatakan, akan mulai melakukan studi tapak PLTN di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung tahun ini. Pasalnya, imbuh dia, dari berbagai studi sekunder kawasan Bangka sangat stabil menjadi tapak PLTN, ditambah adanya permintaan dari Pemda Babel sendiri.
Namun ditanya soal Semenanjung Muria, Jepara yang pernah direncanakan menjadi tapak PLTN serta telah dilakukan berbagai studinya, ia menegaskan, bahwa Jepara terlalu beresiko untuk sebuah investasi yang besar. "Investasi PLTN sangat besar, karena itu terlalu beresiko jika sampai dihentikan di tengah jalan karena ada penolakan," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika