REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH - Keputusan Saudi untuk menunda perekrutan dari Filipina datang setelah Manila mengajukan beberapa persyaratan yang ketat pada perekrutan pembantu rumah tangga. Negara ini menginginkan adanya aturan yang memberi perlindungan bagi PRT yang bekerja pada keluarga Arab Saudi.

Albert T Valenciano, atase tenaga kerja di Kedutaan Filipina di Riyadh, menyatakan kecewa atas keputusan Arab Saudi yang menghentikan penerbitan visa bagi PRT asal Filipina. Menurutnya, kedutaan telah mengirim catatan untuk Kementerian Luar Negeri Saudi pada 19 Juni meminta untuk mengadakan pertemuan lanjutan bersama, tetapi ada ada tanggapan sejauh ini. Sebelumnya, pada tanggal 27 April Kerajaan mengirimkan delegasi ke Filipina untuk merundingkan sengketa perburuhan, namun pembicaraan mogok. "Tak ada itikad baik dari pemerintah Saudi."

Sebelumnya, Saudi menginginkan pemerintah Filipina untuk mengubah persyaratan dalam kontrak tenaga kerjadimana majikan Saudi harus menandatangani perjanjian sebelum mempekerjakan pekerja rumah tangga Filipina. Kontrak baru yang dibuat oleh Manila mensyaratkan majikan asing untuk membayar upah minimum sebesar  400 dolar AS per bulan.

Saudi juga telah menyatakan keberatan atas pembatasan ketat yang diberlakukan oleh Manila, yang menyerukan pengusaha untuk memberikan informasi keluarga dan lokasi tempat tinggal di mana pekerja rumah tangga akan bekerja.

Berdasarkan perkiraan pemerintah Filipina, ada lebih dari 1,2 juta orang Filipina bekerja di Saudi, dimana sekitar 15 persen atau 180 ribu adalah pekerja domestik seperti pembantu dan sopir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika