REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua MPR RI Taufiq Kiemas menyatakan bahwa dukungan RI terhadap kemerdekaan Palestina sejalan dengan semangat perjuangan Indonesia menggelorakan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat membuka Konferensi Komunitas Asia Pasifik untuk Palestina pada Rabu-Kamis (29-30/6) di Jakarta, Taufiq Kiemas mengemukakan, konferensi itu merupakan forum terhormat sebagaimana semangat Bung Karno untuk menggelorakan perjuangan kemerdekaan dari penindasan terhadap bangsa-bangsa Asia-Afrika tahun 1955.
Ia menegaskan bahwa mendukung kemerdekaan negara Palestina juga sangat sesuai dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tengah gencar-gencarnya menyosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu. "Sesuai amanat konstitusi, Indonesia secara tegas mengutuk penjajahan di atas tanah Palestina oleh bangsa Israel dan mendukung sepenuhnya kemerdekaan negara Palestina," katanya.
Konferensi Komunitas Asia Pasifik untuk Palestina itu dihadiri oleh 200 orang peserta dari lembaga sosial nonpemerintah dari 30 negara di Asia Pasifik dan diselenggarakan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) bersama Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina. Pada saat yang sama, Ketua Umum KNRP Soeripto mengatakan, hingga saat ini Indonesia telah banyak berperan untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat Palestina yang merdeka.
Salah satunya penandatanganan petisi oleh ratusan anggota DPR RI menuntut pembebasan anggota parlemen Palestina yang ditahan Israel. "Kelompok Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina telah menggalang petisi ini sebagai rasa solidaritas sesama anggota parlemen. Petisi ini juga telah dibawa ke forum Inter Parliamentary Union (IPU) dan Majelis Umum PBB," kata Soeripto.
Sesi utama konferensi itu menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri di antaranya Hamzah Thayeb (Kemenlu RI), Osamah Hamdan (Libanon), Datuk Seri Shahidan Kasim (Malaysia), George Galloway (Viva Palestine/UK) serta Koordinator Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina Al Muzammil Yusuf.
Selain itu, para perwakilan lembaga kemanusiaan dari 31 negara akan diberikan kesempatan memberikan masukan pada sesi-sesi paralel yang membahas isu ekonomi, politik, HAM, dan Media. Lembaga-lembaga tersebut antara lain KNRP (Indonesia), Al Jazeera (Jordania), dan Wisdom.