REPUBLIKA.CO.ID, ALMATY - Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengakui status kedaulatan Palestina.
"Palestina adalah masalah kunci. Semua delegasi menyatakan dukungan untuk proses perdamaian, kembalinya hak-hak dan tanah kepada rakyat Palestina dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur," kata Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu di Almaty, Kazakhstan di sela sidang ke-38 Dewan Menteri Luar Negeri OKI, akhir pekan ini.
"Kami juga mengakui kemungkinan dan perlunya penyelesaian masalah perbatasan 4 Juni 1967, dan kemampuan Palestina untuk bergabung dengan PBB sebagai anggota penuh," katanya menambahkan.
Majelis Umum PBB dapat mempertimbangkan pengakuan negara Palestina merdeka dan berdaulat pada sidang umum September depan jika Palestina mengajukan usulan terkait.
Beberapa hari sebelumnya di Ramallah, para pemimpin Palestina menegaskan bahwa pihaknya akan mencari pengakuan negara Palestina dari PBB pada September depan.
Keputusan itu diambil selama pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas di Ramallah, meski ditentang oleh Amerika Serikat dan Israel.
Palestina ingin mendeklarasikan negara mereka di tanah yang diduduki Israel pada tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Anggota Komite Eksekutif PLO, Yasser Abed Rabbo mengatakan PBB seharusnya setuju dengan resolusi-resolusi internasional tentang Palestina dan hak bangsa-bangsa `dalam penentuan nasib sendiri.