Senin 04 Jul 2011 08:45 WIB

Peduli Darfur, Indonesia Bangun Klinik Kesehatan

Red: cr01
Kelaparan dan kurangnya sarana medis masih membelenggu Darfur, Sudan.
Foto: http://elfasher88.blogspot.com
Kelaparan dan kurangnya sarana medis masih membelenggu Darfur, Sudan.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Indonesia berencana membangun klinik kesehatan di Darfur, wilayah bagian barat Sudan yang tengah dilanda konflik bersenjata.

"Saya telah bertemu dengan Menteri Kesehatan RI dan beliau menyatakan akan membangun klinik tetap dan bergerak di Darfur, dilengkapi dengan tenaga dokter dan perawatnya," kata Duta Besar RI untuk Sudan dan Eritrea, Sujatmiko, dalam sambutannya pada resepsi HUT Bhayangkara di Darfur, Senin (4/7). "Bantuan klinik itu positif dan konkret, mudah-mudahan dapat segera terwujud."

Menurut Sujatmiko, citra positif Indonesia telah diperoleh di Darfur. Namun itu tidak cukup, dan Indonesia perlu memberikan kontribusi lebih agar warga Darfur dapat lepas dari kesulitan mereka alami.

Sementara itu, Kontingen Garuda Bhayangkara, Formed Police Unit (FPU) Polri di Darfur yang tergabung dalam misi PBB (UNAMID), mendapat apresiasi dari berbagai pihak di Sudan—dari masyarakat lokal hingga pemerintah Sudan.

Ketua Tim Supervisi Polri, Brigjen Yuwono, yang saat ini mengunjungi Darfur, mengatakan pemerintah Sudan dan UNAMID mengakui prestasi kinerja kontingen Polri yang tahun ini merupakan kontingen ke-3 sejak 2008.

"Sejak tahun 2008 hingga 2011 ini, kontingen polisi kita terus mendapat apresiasi dari berbagai pihak, seperti masyarakat lokal dan pemerintah pusat Sudan. Jajaran pimpinan UNAMID pun memberikan apresiasi khusus bagi FPU Polri," kata Yuwono.

"Saya sudah bertemu dengan Police Commissioner dan dia berjanji akan memberikan perhatian pada FPU Indonesia agar dapat terus menjaga kinerjanya" tambah Yuwono.

Kunjungan Tim Supervisi Polri adalah untuk mengevaluasi kesiapan dan kelengkapan kontingen polisi dalam menjalankan misi UNAMID sehingga kinerja kontingen dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan.

Hasil kunjungan Tim Supervisi Polri yang berlangsung pada 27 Juni hingga 2 Juli itu akan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Indonesia untuk rencana pengiriman misi perdamaian selanjutnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement