REPUBLIKA.CO.ID, PBB – Sudan Selatan, yang mengumumkan kemerdekaannya pada Sabtu (9/7) lalu, akan menjadi negara anggota ke-193 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pekan ini. Hal ini dikatakan PBB, Senin (11/7).
Dewan Keamanan (DK) PBB juga telah mengesahkan sebuah resolusi Senin kemarin yang mengakhiri Misi PBB untuk Sudan dan menggantinya dengan yang baru, Misi PBB di Republik Sudan Selatan.
Menurut Jurnal PBB, Komisi Ad Hoc DK Mengenai Pengakuan akan mengadakan pertemuan tertutup mengenai hak masuk (ke PBB) Sudan Selatan. Pada Rabu besok, DK mempertimbangkan sebuah resolusi yang merekomendasikan pengakuan Sudan Selatan, yang disertai dengan pernyataan singkat oleh Ketua DK, Menteri Urusan Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle.
Juga akan ada pembahasan di mana presiden baru negara itu, Salva Kiir—yang bekas pemimpin pemberontak—turut ambil bagian. Pada Kamis lus, Majelis Umum PBB akan bertemu pada pagi hari untuk mengumumkan secara resmi keanggotaan Sudan Selatan.
Sudan Selatan mendeklarasikan kemerdekaan di hadapan puluhan ribu warganya dan sejumlah pemimpin asing, setelah hampir 50 tahun perang saudara dengan Sudan (utara) yang menewaskan jutaan orang.
Masyarakat internasional, khususnya AS, China, Rusia dan Uni Eropa, langsung mengakui negara terbaru itu. Tapi Sudan (utara), yang akan kehilagan sekitar sepertiga wilayahnya dan tigaperempat cadangan minyaknya, telah lebih dulu mengakuinya. Sudan Selatan, meskipun cadangan minyaknya sangat besar, termasuk di antara negara termiskin di dunia.