REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON - Dewan Keamanan PBB siap untuk melepaskan aset-aset Libya yang dibekukan di bawah sanksi PBB untuk membeli bantuan kemanusiaan untuk penduduknya. Rakyat Libya kini menghadapi kekurangan pangan. Demikian kata para diplomat.
Pemerintah Moammar Qaddafi dan oposisi pemberontak saingannya meminta PBB untuk diberi akses ke aset guna membeli obat-obatan dan pasokan penting lain yang sangat dibutuhkan. Duta Besar Portugal untuk PBB, Jose Filipe Moraes Cabral, yang memimpin Komite Sanksi Dewan Keamanan Libya mengatakan kepada wartawan bahwa kedua pihak harus membuat permintaan formal kepada komite. Tetapi, dia menambahkan bahwa tampaknya ada konsensus mengenai komite mendukung pemblokiran dana.
Cabral telah meminta utusan khusus PBB di Libya, Abdul Ilah al-Khatib, untuk memberitahu saingan pemerintah bahwa sanksi-sanksi komite siap untuk bertindak dalam beberapa hari jika telah menerima permintaan yang kuat. Duta besar itu mengatakan sistem akan dibentuk dalam rangka mendistribusikan pasokan tanpa diskriminasi apapun dan melalui proses yang benar-benar transparan.
Dia juga bersikeras itu tidak akan seperti program pangan di Irak berupa penjualan minyak bernilai 64 miliar dolar yang dibayangi oleh tuduhan korupsi. Cabral mengatakan lembaga PBB atau organisasi internasional lainnya harus menangani barang-barang yang dikirim ke Libya.
Pada 26 Februari, Dewan Keamanan memerintahkan semua negara untuk membekukan aset dan larangan bepergian bagi Gaddafi dan rekan dekatnya. Dewan Keamanan PBB juga memerintahkan embargo senjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika