REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - DPR RI bersama ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tegas menolak permohonan negara asal pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi, Myanmar, yang ingin menjadi Ketua ASEAN 2014. Penolakan ini harus disampaikan SBY di hadapan tamu negara yang menghadiri peringatan HUT ke-44 ASEAN di Jakarta.

"DPR menyesalkan sikap pemerintah yang belum menolak permintaan Myanmar. Ingat bahwa harga demokrasi dan HAM itu cukup berat," ujar Presiden AIPMC, Eva Kusuma Sundari, yang juga anggota Komisi III dari Fraksi PDIP di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/8).

Eva mengingatkan bahwa HUT ke-44 ASEAN hari ini bertepatan dengan peringatan pembantaian dan penangkapan massal di Myanmar yang terjadi pada 8 Agustus 1988. Saat itu 10 ribu orang lebih terbunuh, hilang dan ribuan lainnya ditangkap dalam aksi demonstrasi menggulingkan pemerintahan otoriter Ne Win.

Hingga kini, pemerintahan junta militer Myanmar kerap melakukan tindak kekerasan, penyiksaan, perampasan tanah dan kerja paksa terhadap warganya yang melawan kebijakan pemerintah. Atas kondisi ini, AIPMC menyatakan Myanmar tidak siap memimpin ASEAN.

"ASEAN harus menegaskan komitmennya sebagai negara yang menjamin HAM, keamanan dan perdamaian," tambah Atmike yang merupakan pegiat HAM dari Solidaritas Indonesia for ASEAN People.

Alih-alih mendukung Myanmar, ASEAN justru harus mendukung pembentukan komisi penyelidik internasional PBB untuk mencari laporan tindak kekerasan yang terjadi di Myanmar sejak 1988 hingga kini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika