REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu mengatakan di ibukota negerinya, Ankara, Jumat (2/9), hubungan diplomatik Turki-Israel akan diturunkan jadi tingkat Sekretaris Dua.
Sehubungan dengan laporan PBB mengenai serangan terhadap armada kapal bantuan tujuan Jalur Gaza tahun lalu, yang meliputi tuduhan terhadap Israel dan Turki, Davutoglu mengumumkan pada suatu taklimat, negaranya akan menurunkan lagi hubungan diplomatik.
Tak hanya itu, Turki juga membekukan semua hubungan militer dengan Israel, sebab negara Yahudi tersebut menolak untuk minta ma'af atas serangan mematikan itu.
Itu berarti Turki akan menarik duta besarnya untuk Israel dan menggantinya bahkan bukan dengan seorang konsul, tapi seorang sekretaris dua, jabatan diplomatik yang lebih rendah, demikian laporan Xinhua. Duta besar Israel untuk Turki juga harus pulang.
Pengusiran duta besar Israel cuma satu langkah dari banyak tindakan yang mungkin dilakukan terhadap Israel jika Tel Aviv tetap menolak untuk meminta ma'af bagi serangan terhadap flotilla bantuan, kata Presiden Turki Abdullah Gull di kota terbesar kedua Turki, Istanbul, pada hari yang sama.
Komentar Gul dikeluarkan beberapa jam setelah menteri luar negeri Turki mengumumkan penurunan hubungan diplomatik dengan Israel, dan mengatakan tindakan itu adalah reaksi langsung terhadap penolakan Israel untuk meminta ma'af atas kematian sembilan warganegara Turki dalam serangan pada Mei 2010.
Pada 31 Mei 2010, personel pasukan komando Israel menyerbu armada kapal bantuan kemanusiaan, Mavi Marmara, menuju Jalur Gaza, sehingga menewaskan sembilan warganegara Turki, salah seorang adalah warganegara AS.
"Turki, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di Laut Tengah, akan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan kebebasan pelayaran," kata Davutoglu.
Davutoglu mengatakan Turki tak mengakui blokade Israel atas Jalur Gaza. Selain itu, negara anggota NATO tersebut akan menuntut masalah semacam itu dikaji oleh Mahkamah Internasional.
Turki memanggil duta besarnya untuk Israel secepatnya dan menuntut Israel menyampaikan permintaan ma'af resmi, membayar ganti rugi kepada keluarga korban dan mengakhiri blokadenya atas Jalur Gaza.
PBB membentuk satu panel penyelidikan untuk meneliti peristiwa tersebut. Laporan panel PBB itu, yang sudah lama dinantikan dan dijadwalkan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Jumat, menyatakan blokade laut Israel atas Jalur Gaza sah dan layak, tapi serangan terhadap flotilla tersebut berlebihan dan tak beralasan.
Sebelumnya, salinan laporan setebal 150 halaman itu telah diperoleh oleh surat kabar AS, New York Times.
Sebagai reaksi atas laporan mengenai Mavi Marmara, Davutoglu mengatakan laporan tersebut menggambarkan serangan Israel sebagai berlebihan dan tak beralasan dan korban tewas serta cedera oleh tentara Israel tak bisa diterima.
Namun laporan itu juga menyatakan blokade Israel terhadap Jalur Gaza sah, pernyataan yang tak bisa diterima oleh Turki, kata Davutoglu --yang menyebut blokade tersebut tidak manusiawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
