REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Negara anggota ASEAN senantiasa secara konsisten menggarisbawahi kepentingan yang mendesak untuk melindungi dan memastikan keselamatan dan keamanan warga atau rakyat sipil di Libya.
Demikian pernyataan ASEAN, Senin (5/9), terkait krisis Libya. Para negara anggota ASEAN senantiasa mengikuti dari dekat perkembangan di Libya yang saat ini memasuki tahap transisi yang sangat penting dan menentukan.
Untuk itu, Perhimpunan Negara Asia Tenggara ini juga menekankan bahwa pada akhirnya krisis di Libya hanya dapat diselesaikan melalui proses politik yang memungkinkan rakyat Libya untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Kemudian, masyarakat internasional, termasuk PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk melindungi rakyat sipil di Libya dan memulai proses politik dimaksud.
"Sehubungan dengan hal tersebut, negara anggota ASEAN mendukung semua upaya yang sedang berjalan yang melibatkan Dewan Transisi Nasional untuk mendorong rekonsiliasi dan membentuk Libya yang demokratis dan stabil sesuai dengan aspirasi dan keinginan rakyat Libya," kata peryataan tersebut.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga menyatakan dukungan RI terhadap proses transisi demokrasi damai di Libya.
"Indonesia dukung upaya Dewan Transisi Nasional di Libya dalam menjalankan proses transisi demokrasi secara damai," kata Menlu Marty Natalegawa, Sabtu (3/9).
"Proses transisi demokrasi tersebut tentunya perlu mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat Libya secara keseluruhan", tambah Marty.
Posisi Pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Menlu RI itu konsisten dengan tiga prinsip dasar yang selama ini Pemerintah Indonesia kedepankan dalam menyikapi permasalahan di Libya.
Ketiga prinsip dasar tersebut adalah perlindungan terhadap masyarakat sipil di Libya, situasi di Libya hanya dapat diselesaikan melalui proses politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat Libya untuk menentukan masa depannya sendiri, dan meminta masyarakat internasional, khususnya PBB untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi upaya perlindungan masyarakat sipil dan proses politik dimaksud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika