REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PBB siap untuk memberikan bantuan yang signifikan pada pemerintah baru Libya, mulai dari bantuan polisi hingga merancang konstitusi baru, kata Sekjen PBB Ban Ki-moon, Selasa.
Ban mengatakan prioritas pertama di Libya adalah memulihkan pemerintah berdasarkan hukum menyusul hampir tujuh bulan konclik untuk menggulingkan pemimpin otokratis Muamar Gaddafi setelah 42 tahun berkuasa.
"Banyak orang telah tewas, (menimbulkan) tunawisma. Infrastruktur dan sistem perencanaan sosial telah hancur," kata Ban dalam pidato di Auckland University di Selandia Baru, tempat ia menghadiri Forum Pulau Pasifik.
"Kita harus membantu mereka untuk pulih ... kita harus pertama dari semuanya memulihkan pemerintah berdasarkan hukum dan keamanan publik. Kita harus melindungi hak asasi manusia, kita harus memberikan bantuan perencanaan sosial dan infrastruktur fisik."
Ban telah mengirim utusan khusus Ian Martin ke Libya untuk menilai situasi di negara itu sebelum pertemuan Dewan Keamanan, Jumat, yang akan membicarakan misi yang meliputi banyak hal ke Libya.
Seandainya misi itu mendapat pesetujuan, kata Ban, ada banyak bidang dimana PBB dapat membantu.
"Kita harus membantu mereka menyusun konstitusi mereka ... sehingga keinginan sebenarnya rakyat dapat tercermin dalam pemilihan pemimpin mereka sendiri," kata sekjen PBB itu.
"Ada banyak bidang tempat kami akan memberikan beberapa bantuan kepolisian untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Libya." Ban mengatakan penting bagi rakyat Libya memiliki "kepemilikan" atas transisi negara mereka ke demokrasi.
"Masa depan Libya harus diputuskan oleh rakyat Libya dan kita harus mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas rakyat Libya dan menghormati keinginan mereka," katanya.
Dewan Transisi Nasional Libya telah membuat jadwal waktu yang memberinya delapan bulan untuk memimpin negara itu hingga pemilihan langsung majelis konstitusi yang terdidi atas sekitar 200 orang.
Dalam setahun dewan itu ditempatkan, pemilihan parlemen dan presiden akan dilangsungkan, kata beberapa pejabat Dewan Transisi Nasional (NTC).
Ikuti Whatsapp Channel Republika