REPUBLIKA.CO.ID, ABIDJAN - Pantai Gading akan mengubah nama resmi pasukan bersenjatanya dalam beberapa hari mendatang, kata pemerintah, Senin. Langkah itu sebagai upaya membersihkan citranya setelah perang saudara di negara itu.
Juru bicara pemerintah, Bruno Kone, mengatakan pada Reuters, nama itu akan diubah menjadi FANCI (Pasukan Bersenjata Nasional Pantai Gading) -- nama yang pertama digunakan untuk militer Pantai Gading oleh Presiden Felix Houphouet-Boigny pasca-kemerdekaan. Sebelumnya militer negara itu menggunakan sebutan FRCI (Pasukan Republik Pantai Gading)
"Pada waktu seperti ini, kami perlu mengadopsi nama yang paling mungkin dapat diterima secara luas," kata Kone.
Pemerintah berkeras untuk menempa pasukan yang disiplin dan bersatu dari pecahan-pecahan bekas pemberontak dan orang-orang bersenjata royalis yang sekarang membentuk militer.
FRCI adalah nama yang diberikan untuk badan para petempur yang berperang untuk menggeser Laurent Gbagbo dari kekuasaan awal tahun ini dan memungkinkan Alassane Ouattara, yang dipecaya secara luas memenangkan pemilihan presiden November tahun lalu, untuk berkuasa.
Tentaranya, banyak dari mereka bekas pemberotak dari perang saudara pertama negara itu pada 2002, dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia telah melakukan kekejaman dalam perang itu -- meskipun bagian terbesar dari kekejaman disematkan pada militer Gbagbo FDS.
PBB mengatakan mereka telah menerima laporan mengenai eksekusi oleh tentara FRCI sejak perang berakhir, dan sejumlah warga Abidjan mengatakan mereka itu bertanggung jawab atas perampokan-perampokan dan pemerasan.
"Ini hal baik untuk mengubah nama militer," kata Aboe Traore, yang menjual telpon portabel di Abidjan. "Ketika anda mendengar nama FRCI, itu berarti kacau dan hiruk-pikuk.
FCRI sejak itu berupaya untuk memasukkan bekas petempur FDS ke jajarannya, meskipun pemerintah juga bergerak untuk memobilisasi sekitar 10.000 orang bersenjata pada akhir tahun ini.
"Saya kira baik untuk mengubah nama itu sejak FRCI sekarang ini sama dengan kekacauan dan kebebasan dari hukuman," kata Patrice Koue, seorang pegawai negeri. "Tapi mereka perlu berbuat lebih lagi ketimbang sekadar mengubah nama. Mereka perlu mengubah tingkah laku mereka."
Ikuti Whatsapp Channel Republika