REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD - Irak mungkin akan menutup jalur perbatasan utamanya dengan Kuwait untuk memberikan tekanan pada negara tetangganya itu mengubah lokasi pelabuhan besar yang kontroversial pada jalur navigasi bersama ke Teluk, kata satu surat kabar resmi Rabu (8/9).

"Irak akan menempuh prosedur diplomatik, termasuk penutupan jalur perbatasan Safwan dengan Kuwait, dalam rangka menekan kepada Kuwait untuk mengubah lokasi pelabuhan Mubarak itu," kata surat kabar milik negara 'al-Sabah' mengutip Menteri Transportasi Irak Hadi al-Amiri.

Tindakan Amiri bertujuan untuk menghentikan arus barang dan penumpang Kuwait ke Irak serta menempatkan tekanan ekonomi berat pada pemerintah Kuwait untuk mengubah rencana membangun pelabuhan, kata surat kabar itu.

Dia juga meyakinkan Kuwait bahwa Irak tidak bermaksud untuk menggunakan opsi militer untuk memecahkan masalah, kata surat kabar itu.

Irak sering mendesak Kuwait untuk menangguhkan pembangunan apa yang mereka sebut Pelabuhan Mubarak Al-Kabir, yang percaya akan memblokir jalur air Irak atau jalur pelayaran dari pelabuhan selatan di Basra, serta bersaing dengan pelabuhan besarnya sendiri FAO, yang direncanakan untuk menghadapi Pelabuhan Mubarak port pada jalur air Khor Abdullah.

Amiri juga mengatakan, pembangunan Pelabuhan Mubarak adalah satu pelanggaran terhadap resolusi PBB 833 yang menetapkan navigasi yang aman dan bebas bagi kedua negara. Kuwait menyangkal tuduhan Irak, dan mengatakan pihaknya adalah membangun pelabuhan di air dangkal di dalam perairan teritorial Kuwait sendiri.

Pelabuhan baru Mubarak di Pulau Bubiyan Kuwait akan menelan biaya lebih dari satu miliar dolar AS dan dijadwalkan akan selesai pada tahun 2016. Proyek ini bertujuan untuk membuat Kuwait menjadi pusat transportasi utama regional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika