REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Berkubu dengan Israel menentang upaya Palestina, Amerika Serikat menegaskan ancaman untuk memveto segala langkah mencari pengakuan Negara Palestina merdeka di PBB.
"Seharusnya bukan lagi kejutan bagi siapa pun di ruangan ini bahwa AS menentang gerakan Palestina untuk mendirikan negara. Upaya itu hanya bisa dicapai lewat negosiasi," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland, Kamis (8/9) malam, dalam sebuah keterangan pers yang dikutip Voice of Amerika.
"Jadi ya, jika gerakan itu mengarah pada pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, AS pasti akan memveto," imbuhnya.
Palestina memang brencana mencari pengakuan negara baru mereka di PBB pada akhir bulan ini, tepatnya pada Sidang Umum PBB pada 21 September mendatang.
Washington mengatakan negaranya akan menggunakan hak veto terhadap segala bentuk pengakuan negara Palestina di DK PBB. Bila itu terjadi Palestina masih dapat berupaya meminta Majelis Umum untuk menaikkan status mereka sebagai 'entitas pengamat' menjadi 'anggota bukan negara', atau 'negara tanpa hak pilih'.
Dalam peningkatan status itu, Washington tak memiliki kekuatan untuk menghadang pemungutan di Majelis Umum yang diprediksi mayoritas bakal berpihak pada gerakan Palestina.
Bila itu terjadi, maka perubahan akan membuat jalan bagi Palestina untuk mengikuti puluhan konvensi dan bergabung dengan banyak badan PBB
Posisi itu juga memperkuat kemampuan Palestina untuk menghadirkan kasus gugatan terhadap Israel di Pengadilan Kriminal Internasional.
Ancaman veto itu juga digemakan Jendral Konsulat AS di Jerusalem, Daniel Rubinstein selama pertemuan dengan negosiator Palestina, Saeb Erekat.
"Jika Otoritas Palestina bersikeras maju ke Dewan Keamanan, AS akan memveto," ujar Rubenstein kepada Erekat dalam pertemuan di Jericho, Tepi Barat. Pernyataan itu disampaikan dari kantor Erekat.
"Dan dalam kasus bila Otoritas Palestina mencari kemungkinan peningkatan status di PBB lewat Majelis Umum, Kongres AS akan mengambil langkah-langkah sanksi melawan itu, termasuk pemotongan bantuan AS," ujarnya.
Namun Washington juga berdalih masih terus berupaya menghidupkan lagi pembahasan perdamaian sebelum sidang PBB digelar.
"Kami mengupayakan hasil bersifat konsensus dari dua pihak di wilayah itu, hasil yang bertahan lama yang mengarah pada keamanan," ujar Nuland.
"Melakukan manuver pencarian dukungan di New York (markas PBB) hanya akan membuat kian sulit," ujarnya.
"Langkah itu hanya akan menghasilkan situasi di mana ada dua pihak saling berlawanan di New York. Itu tidak produktif. Tidak akan mendukung lingkungan, kondisi untuk perdamaian."
Utusan AS, Dennis Ross dan David Hale kembali ke Washingtin, Kamis, setelah melakukan upaya terkini untuk diskusi dengan pejabat Israel dan Palestina demi menghidupkan lagi perundingan damai.
Israel mengatakan mau kembali berunding, namun Palestina mengatakan menolak duduk semeja kecuali Israel menghentikan pembangunan pemukan dan menerima perbatasan 1967 sebagai dasar kesepakatan penentuan wilayah kedua belah pihak. Seperti diberitakan sebelumnya, Israel, melalui Benyamin Netanyahu menolak keras pemberlakuan perbatasan sesuai perjanjian 1967.
Palestina mengatakan langkah di PBB tidak akan mempertaruhkan negosiasi kedua belah pihak. Namun Israel ngotot bahwa upaya Palestina akan memprovokasi kekerasan dan menghadang proses perdamaian.
Perundingan damai yang disponsori AS gagal tahun lalu karena penolakan Israel untuk menghentikan pembangunan permukinan di Tepi Barat. Kini ada lebih dari 164 hunian Yahudi di Tepi Barat, mencaplok lebih dari 40 persen kawasan tersebut. Karena itulah Israel menolak kembali mengacu pada perjanjian 1967 dalam penetapan perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika