REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Menlu Hillary Clinton minta pemerintah di berbagai negara, Selasa (13/9), untuk berbuat lebih banyak untuk mempertahankan kebebasan beragama. Permintaan itu bertepatan dengan dikeluarkannya laporan yang menyebut delapan negara dengan catatan bermasalah dalam persoalan itu.
"Kami menegaskan kembali peran yang kebebasan dan toleransi beragama mainkan dalam kemantapan pembangunan dan masyarakat yang rukun. Benci dan tidak toleran tidak membuat stabil," kata Ny. Clinton, yang mengeluarkan laporan Kebebasan Beragama Internasional Deplu AS untuk paruh kedua 2010.
Laporan itu menunjuk China, Arab Saudi, Myanmar, Korea Utara, Eritrea, Iran, Sudan dan Uzbekistan, daftar yang tak berubah sejak 2009, sebagai "negara-negara keprihatinan khusus" mengenai kebebasan beragama.
Sepuluh negara lain disebut karena gagal melindungi dengan cukup hak-hak beragama adalah Afghanistan, Mesir, Irak, Nigeria, Pakistan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Venezuela dan Vietnam.
Laporan itu, sebelumnya dipublikasikan tiap tahun, memerinci tindakan seperti represi aktif negara, kekerasan terhadap kelompok agama, undang-undang pemurtadan dan penghujatan, anti-Semitisme dan pembatasan terhadap pekaian dan ekspresi keagamaan.
"Ketika pemerintah-pemerintah menindak keras terhadap ekpresi keagamaan, ketika para politisi atau tokoh masyarakat berusaha untuk menggunakan agama sebagai masalah mendesak, atau ketika masyarakat gagal melakukan langkah-langkah untuk mengecam kefanatikan beragama dan mengekang diskriminasi berdasar pada identitas keagamaan, mereka telah memberanikan ekstrimis dan memanaskan perselisihan sektarian," katanya.
"Dan sebaliknya juga benar: Ketika pemerintah-pemerintah menghormati kebebasan beragama ... mereka menciptakan iklim toleransi yang membantu membuat sebuah negara lebih stabil, lebih aman, dan lebih makmur.
Hillary Clinton memuji Turki karena mengambil "langkah-langkah serius untuk memperbaiki iklim bagi toleransi beragama" dengan sebuah dekrit pada Agustus yang mengundang non-Muslin untuk mengklaim kembali gereja dan kuil Yahudi yang disita 75 tahun lalu.
Ia mengatakan Turki "sekarang juga membolehkan wanita untuk memakai kerudung di universitas, yang berarti mahasiswi tidak lagi haruis memilih antara agama mereka dan pendidikan mereka".
Seorang anggota Kongres sementara itu menyatakan bahwa Vietnam ditempatkan dalam daftar negara-negara keprihatinan khusus. Anggota Kongres Ed Royce mengatakan membiarkan Vitnam di luar daftar itu merupakan "kesalahan besar".
"Tidak ada kelompok keagamaan kebal dari kekerasan dan gengguan pemerintah. Orang-orang Budha, Katolik, Evangelis sama-sama menghadapi tindakan keras tirani pemerintah Vietnam jika mereka melangkah keluar dari pembatasan-pembatasan ketatnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika