REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Israel mendesak masyarakat internasional melanjutkan bantuan kepada Palestina, sementara para anggota Kongres AS berencana akan menghentikan bantuan jika Palestina tetap bersikeras bagi sebuah negara yang diakui PBB.
Satu laman internet pemerintah Israel, Kamis (15/9) menyiarkan laporan yang mengatakan Pemerintah Palestina telah menghadapi kesulitan ekonomi dan keuangan, sebagian akibat menurunnya bantuan negara-negara donor.
"Israel menyerukan dilanjutkan dukungan internasional bagi anggaran dan proyek-proyek pembangunan yang akan membantu pertumbuhan sektor swasta, yang akan membantu pemerintah Palestina memperluas landasan bagi peningkatan pendapatan internasional," kata laporan Israel itu.
"Kemerosotan ekonomi diakibatkan sebagian besar pada krisis keuangan yang kini dialami pemerintah Palestina, yang disebabkan terutama menurunnya bantuan donor, dan ketidakmampuan memperoleh pinjaman dari sistem perbankan untuk menangani krisis itu," katanya.
Dokumen berjudul 'Measures Taken by Israel in Supportod Developing the Palestinian Economy and Socio-Economic Structure,' akan diajukan pada 18 September di New York kepada Ad Hoc Liaison Committee. Komite beranggotakan 12 orang dari Uni Eropa dan AS itu bertugas sebagai mekanisme koordinasi tingkat kebijakan bagi bantuan untuk rakyat Palestina.
Anggota Kongres AS mengancam akan meninjau kembali bantuan tahunan ekonomi dan keamanan tahunan AS senilai 500 juta dolar yang diberikan kepada pemerintah Palestina jika mereka tetap bersikeras pada rencananya bagi satu negara yang diakui PBB dalam sidang sidang PBB bulan ini, satu tindakan yang ditentang Israel dan AS.
Tetapi sejumlah anggota DPR mengatakan mereka ingin mengetahui lebih banyak pendapat Israel tentang bantuan kepada Palestina itu, sebelum mereka membuat satu keputusan tentang apakah melanjutkannya atau tidak.
Juru bicara kedutaan besar Isreal di Washington tidak bisa dihubungi Kamis petang untuk diminta komentarnya. Tetapi Menlu Israel Avigdor Lieberman memperingatkan bahwa Palestina akan menghadapi "konsekuensi buruk" jika mereka tetap dengan rencana mereka untuk menjadi anggota PBB.
Para pejabat AS dan Uni Eropa serta mantan PM Inggris Tony Blair telah berusaha membawa Israel dan Palestina berunding untuk mencegah pertikaian di PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
