REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Pemerintah AS sedang berupaya keras untuk menggalang dukungan dari Dewan Keamanan (DK) PBB agar menolak rencana Palestina yang mengupayakan peningkatan status kenegaraannya. Sekaligus berupaya menghindari penggunaan hak veto dalam sidang DK PBB.
Sejumlah pejabat AS termasuk Presiden Barack Obama, telah berulangkali menyatakan keberatan mereka atas langkah sepihak Palestina setelah perundingan damai dengan Israel terhenti. "Bila pernyataan itu disampaikan di DK PBB, kami akan menentangnya karena akan kontra-produktif," kata Obama belum lama ini.
Pihaknya tidak yakin langkah itu akan membawa hasil seperti yang diinginkan bersama, mendirikan dua negara yang saling menghormati. Sejumlah pejabat AS dan Israel berharap anggota DK PBB menentang atau setidaknya abstain dalam menghadapi sikap Palestina tersebut. Sehingga AS tidak perlu menggunakan hak vetonya yang dianggap memalukan.
Namun utusan AS di PBB, Susan Rice, tidak mau mengomentari peluang upayanya tersebut dalam melobi anggota DK PBB lainnya. Apalagi diakuinya ada beberapa anggota DK PBB yang pesimis terkait batas waktu yang tipis bagi DK untuk menggalang dukungan. "Saya tidak mau memprediksikan hasilnya seperti apa," katanya seperti dikutip Haaretz, Ahad (18/9).
Informasi yang menyebutkan AS berupaya menghindari penggunaan hak veto di DK PBB itu muncul setelah Sabtu (17/9), Juru Runding Palestina, Nabil Shaath, menyebutkan keputusan Palestina yang hendak membawa masalah mereka ke DK PBB lebih didasari oleh penolakan mereka atas sikap AS yang berupaya mendesak otorits Palestina (PA) agar mengurungkan niatnya tersebut dan kembali berunding dengan Israel.
Shaath juga menyebutkan gagasan yang disampaikan utusan AS David Hale dan Dennis Ross itu, tidak mewakili apa yang diinginkan Palestina. Hal itu membuat Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menilai AS tidak serius melakukan perundingan damai. Salah satu isi proposal yang disampaikan tidak menyebutkan masalah pembangunan pemukiman yang dilakukan Israel adalah ilegal. Bahkan mereka mengajukan pengakuan batas wilayah sejak 1967.
Ikuti Whatsapp Channel Republika