REPUBLIKA.CO.ID, GAZA-- Sebuah negara Palestina di PBB tidak harus diperoleh melalui konsesi kepada pihak manapun, kata Perdana Menteri Hamas Ismail Haneya, Ahad.

Gerakan Islam Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza, tidak akan berdiri berhadapan dengan Presiden Mahmoud Abbas dari partai Fatah saingannya, untuk memperoleh pengakuan selama Abbas tidak membuat konsesi, kata Haneya.

Bagi Hamas, konsesi-konsesi itu termasuk pengakuan Israel dan memberikan hak- hak rakyat di tanah Palestina yang bersejarah, kata Haneya, yang membuat pernyataan itu selama pertemuan anggota parlemen Hamas di Dewan Legislatif Palestina.

Prakarsa Abbas untuk mengupayakan keanggotaan negara Palestina di tanah yang diduduki oleh Israel pada 1967, di PBB adalah "manuver politik yang tidak mencerminkan keinginan rakyat Palestina dan berjalan berlawanan dengan revolusi Arab," kata Haneya.

Sementara itu, Haneya mempertahankan pandangan gerakannya, dan mengatakan bahwa pihaknya menentang pendekatan PBB karena pihaknya ingin melindungi hak-hak Palestina. Sementara Israel dan Amerika Serikat menentang langkah untuk mendapatkan lebih banyak konsesi dari para perunding Palestina.

Haneya meminta Abbas untuk memulai dialog nasional guna melindungi kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani kedua pihak pada Mei. Kesepakatan itu bertujuan untuk memulihkan kesatuan politik terhadap Gaza dan Tepi Barat, yang terputus ketika Hamas mengambil alih Gaza dengan kekerasan pada 2007.

Palestina akan mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan PBB pada 23 September, bagi keberadaan negaranya dan keanggotaan penuh di PBB di sela-sela sidang Majelis Umum ke-66.

Dalam perkembangan terkait, seorang pejabat Palestina mengatakan Hamas memboikot pertemuan Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina, yang akan dimulai Senin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika