REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Lebanon Michel Sleiman hari Rabu mengumumkan dukungan negaranya bagi upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB sebagai sebuah negara.
"Penting untuk menggarisbawahi upaya sah Palestina yang bertujuan memperoleh pengakuan atas negara Palestina dan keanggotaan penuh di PBB," kata Sleiman kepada Majelis Umum PBB, lapor AFP.
"Lebanon akan mendukung upaya-upaya ini agar Palestina berhasil, dengan koordinasi dan kerja sama dengan negara-negara saudara dan sahabat," katanya. Lebanon, tetangga utara Israel, adalah anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan saat ini menjadi ketua DK PBB.
President Dilma Rousseff dari Brasil, yang juga anggota tidak tetap DK PBB, sebelumnya menyerukan keterwakilan penuh negara Palestina di PBB.
Sikap Lebanon dan Brasil itu bertentangan dengan upaya AS untuk mencegah Palestina memperoleh sembilan dari 15 suara DK PBB yang diperlukan untuk meloloskan permohonan mereka menjadi anggota penuh yang akan diajukan Jumat.
Sejumlah diplomat mengatakan, mayoritas seperti itu tidak bisa dijamin. Tidak ada pemungutan suara yang telah dijadwalkan di Dewan Keamanan, yang akan terlebih dulu memeriksa permohonan Palestina itu.
Jumat, Perdana Menteri Kanada Stephen Harper menyatakan akan menentang pengakuan PBB terhadap negara Palestina, setelah Presiden Mahmud Abbas berjanji mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di badan dunia tersebut.
"Tindakan sepihak seperti ini tidak membantu dalam upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah," kata Harper kepada wartawan.
"Kanada menganggap tindakan itu sangat patut disesalkan dan kami akan menentangnya di PBB," tambahnya.
Abbas mengupayakan pengakuan atas negara Palestina sesuai dengan batas-batas yang ada sebelum Perang Enam Hari 1967 yang mencakup Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Israel mengatakan, batas-batas itu tidak berlaku lagi dan perbatasan negara Palestina mendatang harus ditetapkan melalui negosiasi bilateral.
Washington mengancam memveto upaya keanggotaan Palestina itu di Dewan Keamanan PBB dengan mengatakan, hal itu akan merusak prospek perundingan perdamaian dan negara Palestina hanya bisa dibentuk melalui perundingan dengan Israel.
Utusan-utusan dari AS, Uni Eropa dan dua anggota lain Kwartet Timur Tengah (PBB dan Rusia) mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Palestina dan Israel untuk berusaha membawa mereka kembali ke perundingan perdamaian langsung yang dimulai setahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika