REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK-- Presiden AS Barack Obama, pada Rabu, menolak mengomentari rencana Prancis menyerukan aksi tangguhan atas status kenegaraan Palestina di PBB dengan menetapkan jangka waktu setahun bagi perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Obama menghindari beberapa pertanyaan mengenai rencana tersebut sebelum ia memulai pembicaraan dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy di sela-sela sidang Majelis Umum PBB.
Dia menjawab dengan "no comment" ketika ditanya apakah penghindarannya adalah "no comment," menurut Gedung Putih.
Pemerintahan Obama melobi dukungan untuk menghentikan permohonan Palestina untuk status kenegaraannya di Dewan Keamanan PBB, dan mengatakan bahwa jalan yang benar bagi kehidupan bernegara terletak pada perundingan langsung dengan Israel.
AS telah mengancam akan memveto setiap langkah Palestina di Dewan Keamanan, langkah yang menyebalkan risiko dunia Arab, di mana kelompok anti-Israel dan anti-AS berkembang mengikuti gejolak di kawasan tersebut.
Presiden Prancis Nicolas Sarkozy pada Rabu mengusulkan pada PBB untuk memberi Palestina status sebagai negara peninjau, sementara menetapkan peta jalan bagi perdamaian dalam setahun.
Dalam pidato pada Majelis Umum PBB, Sarkozy memperingatkan bahwa veto Dewan Keamanan PBB terhadap ambisi negara Palestina berisiko menimbulkan putaran kekerasan baru di Timur Tengah.
"Marilah kita menghentikan perdebatan tanpa akhir kita mengenai parameter itu dan memulai pembicaraan ... ke jadwal waktu yang tepat," katanya.
Dalam peta jalan ke perdamaian itu, kata Sarkozy, pembicaraan akan diadakan dalam sebulan, perjanjian mengenai perbatasan dan keamanan harus terjadi dalam enam bulan dan perjanjian definitif dicapai dalam setahun.
"Sekarang ini kita menghadapi pilihan yang sangat sulit. Masing-masing dari kita tahu bahwa Palestina tidak dapat memperoleh dengan segera pengakuan penuh dan komplit status negara anggota PBB," katanya. "Tapi siapa yang dapat ragu bahwa veto di Dewan Keamanan berisiko menimbulkan putaran kekerasan di Timur Tengah?"
"Mengapa tidak mempertimbangkan untuk memberi Palestina status negara peninjau PBB? Hal ini akan menjadi langkah maju yang penting. Yang paling penting, itu akan berarti muncul dari keadaan tak bergerak yang hanya mendukung ekstrimis. Kita harus memulihkan harapan dengan menandai kemajuan ke arah status akhir," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika