REPUBLIKA.CO.ID, PBB - Presiden Palestina Mahmud Abbas, Jumat (23/9) besok, secara resmi akan meminta PBB agar Palestina dapat memeroleh keanggotaan penuh sebagai negara anggota PBB. Dalam upayanya untuk berhasil, permintaan itu harus memperoleh dukungan dari Dewan Keamanan, setidaknya sembilan suara dari 15 anggotanya.

Namun Amerika Serikat, salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan telah bersumpah untuk memveto langkah tersebut. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menekan Palestina untuk tidak mengajukan permintaan itu kepada Dewan Keamanan dengan risiko konflik dengan Israel.

Abbas diharapkan untuk memberikan "waktu bagi Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan dahulu permintaan keanggotaan penuh kami sebelum menuju ke Majelis Umum," kata juru runding Palestina Nabil Shaath kepada wartawan pada Rabu (21/9).

Bahkan jika permintaan itu gagal melampaui Dewan Keamanan, Palestina kemudian bisa mengajukan permohonan kepada Majelis Umum untuk memberi mereka status sebagai negara pengamat non-anggota.

Presiden Perancis Nicolas Sarzoky, pada Rabu, mengusulkan agar Palestina diberikan status tersebut --sama seperti yang diberikan kepada Vatikan-- sementara permintaan keanggotaan penuh diselesaikan.

Berikut adalah sikap sementara 15 anggota Dewan Keamanan saat ini berdasarkan pernyataan publik mereka yang dirilis sejauh ini. Negara yang mendukung permintaan Palestina adalah Brazil, China, Lebanon, Rusia, dan Afrika Selatan.

Negara yang menentang permintaan Palestina adalah Amerika Serikat. Negara yang bersikap abstain adalah Columbia. Sementara itu Bosnia dan Herzigovia, Inggris, Perancis, Gabon, Jerman, India, Nigeria dan Portugal belum menentukan sikap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika