REPUBLIKA.CO.ID,BRATISLAVA--Orang Palestina yang tinggal di ibu kota Slowakia Bratislava Jumat bertemu untuk mendukung upaya Palestina mendapatkan status kenegaraan di PBB. "Kami telah memenuhi semua kondisi untuk membangun negara kita dengan perbatasan tahun 1967," kata Abdurrahman Bsaiso, Duta Besar Palestina untuk Slowakia, dalam pertemuan.
"Tidak ada halangan yang obyektif untuk mencegah keadaan ini untuk mencapai keberadaan, kecuali datang dari Israel dan sikap keras kepalanya," tambahnya. "Kami bahkan telah memenuhi semua syarat ini dan kami telah melakukannya lebih lengkap dibandingkan beberapa anggota PBB yang ada." tegasnya menambahkan.
Puluhan warga Palestina, yang datang untuk belajar di bekas Cekoslowakia di tahun 1970 dan 1980an, telah memilih untuk tinggal di Slovakia. Pada Jumat pagi, Presiden Palestina Mahmud Abbas secara resmi menyampaikan surat permohonan kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam upaya mencari pengakuan badan dunia itu atas status Palestina sebagai negara anggota penuh.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas Jumat secara resmi menyerahkan permohonan bersejarah itu kepada Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon untuk meminta badan dunia itu mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh, kata sejumlah pejabat PBB. Abbas menyerahkan permohonan itu dalam sebuah berkas yang berhiaskan lambang elang Palestina di depan ruang pertemuan lantai ketiga Ban.
Sekretaris jendral PBB itu segera membuka berkas tersebut untuk memeriksanya. Peserta sidang Majelis Umum PBB memberikan sambutan riuh ketika Abbas mengacungkan salinan permohonan itu.
Abbas mengatakan, ia mengajukan "permohonan untuk pengakuan Palestina sesuai dengan perbatasan 4 Juni 1967", dengan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.
Israel segera bereaksi dengan mengatakan, negara Yahudi tersebut menyesalkan upaya Palestina itu. Abbas mengupayakan pengakuan atas negara Palestina sesuai dengan batas-batas yang ada sebelum Perang Enam Hari 1967 yang mencakup Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Washington mengancam memveto upaya keanggotaan Palestina itu di Dewan Keamanan PBB dengan alasan, hal itu akan merusak prospek perundingan perdamaian dan negara Palestina hanya bisa dibentuk melalui perundingan dengan Israel.
Utusan-utusan dari AS, Uni Eropa dan dua anggota lain Kwartet Timur Tengah (PBB dan Rusia) telah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Palestina dan Israel untuk berusaha membawa mereka kembali ke perundingan perdamaian langsung yang dimulai setahun lalu.
Sementara itu sejumlah negara telah mengungkapkan dukungannya bagi upaya Palestina itu antara lain Lebanon dan Brasil. "Penting untuk menggarisbawahi upaya sah Palestina yang bertujuan memperoleh pengakuan atas negara Palestina dan keanggotaan penuh di PBB," kata Presiden Lebanon Michel Sleiman kepada Majelis Umum PBB pada Rabu.
President Dilma Rousseff dari Brasil, yang juga anggota tidak tetap DK PBB, sebelumnya menyerukan keterwakilan penuh negara Palestina di PBB. Sedangkan PM Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan menegaskan, mendukung Palestina sebagai negara yang sah dan berdaulaut penuh sesuai perbatasan 1967 adalah wajib.