REPUBLIKA.CO.ID, Desakan keras Mahmud Abbas atas pengakuan Palestina sebagai salah satu anggota PBB terancam terjegal, Sabtu (24/9). Namun, ia telah mendapatkan kekaguman dari masyarakatnya sekaligus membangkitkan kembali usaha internasional untuk mencari penyelesaian menggunakan negosiasi.
Ribuan warga Palestina yang senang dan mengibarkan bendera menonton dari layar yang dipasang diluar seberang Bank Barat. Mereka bersorak pada presidennya, ketika ia membacakan permintaannya yang bersejarah.
Di Nablus, kerumunan warga berseru ketika Abbas, dikenal sebagai Abu Mazen, mengatakan pada Dewan Keamanan PBB bahwa ia telah meminta hak keanggotaan penuh pada PBB.
Di New York, pidato Abbas diinterupsi beberapakali oleh tepukan tangan meriah ketika ia berkata warga Palestina telah cukup berada dibawah negosiasi yang telah gagal selama hampir dua dekade. Mereka pun telah menyediakan beberapa hasil yang nyata untuk jutaan warga yang tinggal di bawah okupansi Israel.
Menurut dia, Palestina yang baru ialah meliputi Bank Barat, Jalur gaza, dan Jerusalem Timur, wilayah yang dikuasai Israel tahun 1967. “Ini adalah saat kebenaran terungkap. Warga saya telah menunggu untuk mendengarkan jawaban dari dunia,” ujar Abbas.
Kepala PBB, Ban Ki-Moon mengarahkan permintaan Abbas pada Dewan Keamanan, dimana oposisi Amerika berharap untuk mematikan permintaan itu. Amerika dan Israel juga telah menekan anggota dewan untuk melawan rencana tersebut atau abstain.
Voting membutuhkan sembilan dukungan dari lima belas anggota dewan untuk menang. Bahkan jika Palestina menang, Amerika tetap mengeluarkan hak veto. Dewan Keamanan berencana bertemu hari Senin untuk membicarakan permintaan Palestina.
Ancaman Abbas
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata waktu untuk bernegosiasi telah usai dan sekarang saatnya mendiskusikan damai. “Tetapi ketika warga Palestina hidup di negaranya sendiri, mereka pun harus siap berkompromi dan mengakui keamanan Israel dengan serius.”
Abbas mendeklarasikan negosiasi dengan Israel tidak akan bermakna selama negara Yahudi itu terus menerus membangun di atas tanah dianggap Palestina sebagai bagian dari wilayah mereka. Ia menakuti pemerintahan Israel akan jatuh jika pembangunan terus berjalan.
“Kebijakan ini memiliki peran atas kegagalan terus menerus dari percobaan internasional untuk mencapai damai,” ujar Abbas. Ia menolak bernegosiasi hingga pembangunan dihentikan. “Kebijakan penyelesaian juga mengancam untuk merusak struktur Otoritas Nasional Palestina dan bahkan mengakhiri keadaannya.”
Menurut Abbas, masyarakat Palestina sedang menunggu jawaban dari dunia. “Akankah dunia membiarkan Israel melanjutkan okupansinya?”
Tidak jelas seserius apakah ancaman Abbas untuk memutuskan pemerintahan sepihaknya. Bila dibubarkan akan membuat 150.000 warga Palestina menjadi pengangguran dan mengakibatkan kekacauan.
Israel akan dibebani dengan uang kesejahteraan dan asuransi sebesar 2,5 juta untuk warga negara Palestina yang tidak diinginkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika