REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Seorang menteri kabinet Israel, Rabu, mendesak pemerintah agar menerima usul dari badan diplomatik Kuartet bagi segera dilancarkannya kembali pembicaraan dengan Palestina, sehingga menambah jumalh suara dukungan bagi rencana itu.
"Jawaban kita jelas harus positif," kata Wakil Perdana Menteri Silvan Shalom kepada radio militer, setelah pertemuan lima jam lingkaran dalam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, "octet", atau forum delapan, Selasa larut malam (27/9).
Pada akhir pekan, Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman menyampaikan dukungan bagi usul itu, yang menyerukan segera dilanjutkannya pembicaraan langsung "tanpa prasyarat".
Kuartet Internasional terdiri atas Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB dan Rusia dan seruannya dikeluarkan pada Jumat (23/9), cuma beberapa jam setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengajukan permohonan resmi untuk menjadi anggota PBB, tindakan yang ditentang oleh Israel dan Washington.
Pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina macet musim gugur tahun lalu, sehubungan dengan pembangunan permukiman Yahudi di tanah yang Palestina inginkan bagi negara masa depan mereka.
Pada Selasa, Israel mengumumkan rencana untuk membangun 1.100 rumah baru di satu permukiman di Jerusalem Timur, tindakan yang dikutuk oleh Eropa dan Amerika Serikat sendiri sementara para pemimpin Palestina mengatakan rencana tersebut melecehkan tawaran pembicaraan Kuartet.
Percekcokan itu dan penolakan Israel untuk membekukan pembangunan permukiman memicu keputusan Palestina untuk menjadi anggota PBB, dalam upaya mencari dukungan internasional yang lebih luas bagi penyelesaian dua-negara.
Rencana Kuartet menetapkan kerangka waktu bahwa pembicaraan baru akan dimulai dalam waktu satu bulan, usul nyata mengenai wilayah dan keamanan dalam tiga bulan, kemajuan mendasar dalam enam bulan dan kesepakatan akhir paling lambat pada 2012.
Shalom juga menyampaikan pernyataan peringatan. "Dua hal mengandung masalah dalam usul Kuartet: fakta bahwa kami harus mencapai kesepakatan dalam waktu satu tahun, dan dalam tiga bulan, pengaturan harus dibuat mengenai perbatasan serta keamanan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi pada masalah lain, seperti Jerusalem," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
