REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH, WILAYAH PALESTINA - Palestina telah memperoleh delapan suara 'ya' di Dewan Keamanan bagi upayanya menjadi anggota PBB, kurang satu dari sembilan dukungan yang mereka perlukan, kata menteri luar negeri Palestina, Kamis (29/9).
Ketika berbicara kepada wartawan di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Riyad al-Malki mengatakan ia telah menerima jaminan dari dua negara tambahan --Nigeria dan Gabon-- bahwa mereka akan memberi suara yang mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.
"Kami memiliki delapan negara yang akan memberi suara yang mendukung Palestina di Dewan Keamanan," kata Menteri Luar Negeri Palestina itu sebagaimana dikutip AFP. "Kami berusaha keras untuk mendapatkan suara kesembilan dan kesepuluh."
Al-Malki mengatakan Palestina telah mendapat jaminan suara "ya" dari Lebanon, Rusia, China, India, Afrika Selatan dan Brazil, selain konfirmasi baru dari Nigeria dan Gabon. "Kami sedang berusaha memperoleh suara Bosnia, Kolombia dan Portugal," tambahnya.
Ia mengatakan ia dijadwalkan mengunjungi Bosnia dalam waktu dekat, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan singgah di Kolombia, Portugal, Honduras serta Republik Dominika pada Oktober. Abbas juga akan berpidato di Strasbourg pada 6 Oktober, katanya.
Palestina harus meraih sembilan suara di Dewan Keamanan yang mendukung agar upayanya menjadi anggota PBB dapat disahkan dan diajukan ke Sidang Majelis Umum.
Namun, sekalipun Palestina memperoleh sembilan suara yang disyaratkan, Amerika Serikat telah berjanji akan menggunakan hak vetonya untuk menghalangi permintaan itu. Tapi Palestina berharap mereka setidaknya dapat memperoleh kemenangan diplomatik dengan memperoleh suara mayoritas di Dewan Keamanan.
Abbas mengajukan permohonannya pada Jumat (23/9), tak lama sebelum ia menyampaikan pidato yang bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB, dan mendesak dukungan peserta sidang bagi upayanya. Setelah perdebatan tertutup pada Senin (26/9), Dewan Keamanan pada Rabu (28/9) menyerahkan permohonan tersebut ke satu komite yang dijadwalkan bertemu pada Jumat (30/9).
Upaya itu telah mengundang kecaman dari Washington dan memecah anggota Uni Eropa, sehingga menimbulkan prospek bahwa Dewan Keamanan mungkin akan mengupayakan penundaan pemungutan suara guna menghindari tindakan yang membuat malu anggotanya.
Namun Al-Malki mengatakan Palestina takkan menerima penundaan apa pun "karena alasan politik". Para utusan AS dan Uni Eropa telah berusaha mencegah upaya tersebut sebelum permohonan itu diajukan ke PBB, dan berusaha mengajukan usul bagi pembicaraan perdamaian baru yang akan "meyakinkan Palestina mencabut permohonan mereka".
Mereka akhirnya mengumumkan usul baru mereka tak lama setelah permohonan tersebut diajukan, dan menyerukan dilanjutkannya pembicaraan dalam waktu satu bulan dengan sasaran mencapai kesepakatan sebelum akhir 2012.
Perundingan perdamaian Palestina-Israel telah macet selama lebih dari satu tahun. Pembicaraan tersebut berhenti tak lama setelah dimulai gara-gara masalah pembangunan permukiman Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika