REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kongres Amerika Serikat telah membuat keputusan untuk membekukan bantuan bernilai 200 juta dolar AS yang dialokasikan buat Pemerintah Otonomi Palestina (PNA), yang telah menghentikan pembangunan di Tepi Barat Sungai Jordan, kata seorang pejabat senior Selasa (4/10).

Menteri Ekonomi PNA,Hassan Abu Lebda mengatakan kepada Xinhua bahwa Badan AS bagi Pembangunan Internasional (USAID) memberi tahu dia bahwa Kongres AS akan membekukan bantuan buat PNA.

"USAID menghentikan pembiayaan banyak proyek di berbagai bidang, termasuk air, jalan dan sektor lain di Tepi Barat," kata Abu Lebda. Ditambahkannya, orang yang bekerja di semua proyek itu telah kehilangan pekerjaan mereka.

Abu Lebda menyampaikan penyesalan atas keputusan AS tersebut, dan menambahkan ia memperkirakan sampai akhir Oktober, 200 lagi pekerja dan pegawai yang mengerjakan proyek pembangunan yang didanai oleh USAID akan kehilangan mata pencarian mereka.

"Tindakan ini yang menghalangi uang yang dialokasikan untuk memperkokoh Pemerintah Otonomi Nasional Palestina menghalangi upaya Palestina untuk mempersiapkan berdirinya negara Palestina," kata ABu Lebda.

Kongres AS mengambil keputusan untuk membekukan bantuan bernilai 200 juta dolar AS untuk PNA, setelah Presiden PNA Mahmoud Abbas mengajukan permohonan ke PBB bagi anggota penuh negara Palestina.

Namun, para pejabat PNA mengatakan pemerintah AS belum secara resmi memberi tahu mereka mengenai keputusan untuk membekukan bantuan itu. AS mengancam akan memotong bantuan jika Palestina menuntut keanggotaan penuh di PBB.

Setiap tahun, PNA menerima bantuan sebanyak 500 juta dolar AS dari Amerika Serikat, kebanyakan digunakan untuk pembangunan prasarana serta sekolah dan rumah sakit.

Nafez Abu Baker, ahli ekonomi dari Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, telah memperingatkan mengenai konsekuensi negatif atas ekonomi Palestina akibat keputusan AS untuk membekukan bantuan buat PNA.

"Sektor pendidikan dan kesehatan akan sangat terpengaruh oleh keputusan itu, dan puluhan orang Palestina akan tetap kehilangan pekerjaan dan persentase pengangguran di wilayah Palestina akan bertambah," kata Abu Baker

Ikuti Whatsapp Channel Republika