REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH - Kamboja akhirnya memberlakukan larangan sementara pengiriman pekerja rumah tangga ke Malaysia menyusul keluhan terjadinya berbagai kasus penyiksaan, kata pemerintah, Senin (17/10). Keputusan itu langsung disambut baik oleh kelompok hak asasi manusia.
Perintah yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Hun Sen itu dikeluarkan setelah munculnya "beberapa informasi negatif" tentang lingkungan kerja pekerja rumah tangga Kamboja di Malaysia, kata pejabat Kementerian Tenaga Kerja Oum Mean kepada AFP.
"Pemerintah telah mengeluarkan edaran ... untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja rumah tangga ke Malaysia," katanya, tanpa menyebutkan berapa lama larangan itu akan berlangsung.
Langkah mengejutkan itu datang setelah kampanye yang dilakukan oleh para aktivis dalam beberapa bulan terakhir yang menyoroti puluhan kasus pelecehan seksual, kelebihan jam kerja dan eksploitasi yang terjadi pada sekitar 50 ribu perempuan Kamboja yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara itu.
Kelompok hak asasi Tenaganita, yang telah menyelamatkan lebih dari 60 pembantu rumah tangga Kamboja tahun ini, mengatakan sangat gembira dengan adanya larangan pengiriman tenaga kerja itu.
"Kami menyeru kepada semua negara di kawasan untuk mengambil pelajaran bahwa pekerja migran tidak untuk dijual dan tidak ada kompromi tentang perlindungan hak-hak mereka," menurut kelompok yang berbasis di Malaysia itu dalam sebuah pernyataan.
Langkah ini juga disambut baik oleh Human Rights Watch, yang baru-baru ini memperingatkan pusat-pusat pelatihan calon pembantu rumah tangga Kamboja, sebuah industri yang mereka sebut dibelenggu oleh kasus jeratan utang, pengurungan paksa dan penggunaan pekerja di bawah umur.
"Hun Sen akhirnya menunjukkan keprihatinan tentang penderitaan pekerja rumah tangga migran Kamboja, tetapi larangan ini hanya bersifat sementara, "kata Jyotsna Poudyal, peneliti di kelompok itu.
"Pemerintah harus memperkenalkan reformasi utama, dalam konsultasi dengan masyarakat sipil, untuk memperbaiki peraturan dan pemantauan perekrutan tenaga kerja di Kamboja sehingga wanita dapat bermigrasi secara sukarela dan aman," tambahnya.
Oum Mean mengatakan perintah itu ditandatangani oleh Hun Sen pada tanggal 15 Oktober dan pemerintah telah memberitahu agen perekrutan dan lembaga negara tentang pelarangan pengiriman tenaga kerja tersebut.
Tapi dia tidak menyebutkan syarat yang harus dipenuhi oleh Malaysia agar larangan itu dicabut. Laporan penyiksaan pekerja rumah tangga di Malaysia sudah sering muncul dalam beberapa tahun terakhir dan juga menyebabkan Indonesia menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga ke negara itu selama dua tahun di 2009, yang mendorong kenaikan permintaan untuk pekerja Kamboja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika