REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Keamanan (DK) PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Jumat dalam pembahasan resolusi yang mengutuk kerusuhan yang bertambah parah di Yaman dan menyeru Presiden Ali Abdullah Saleh agar mundur, kata beberapa diplomat Kamis waktu setempat.
Resolusi yang diusulkan tersebut, yang memiliki dukungan semua lima anggota tetap Dewan Keamanan, akan memberi dukungan kuat bagi rencana perdamaian Dewan Kerja Sama Teluk, yang antara lain menetapkan Saleh akan menyerahkan kekuasaan.
Saleh sejauh ini telah menolak untuk mengikat diri pada rencana itu, yang diusulkan oleh enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Resolusi tersebut telah dirancang oleh Inggris bersama sekutu Eropanya di dewan itu. Pemungutan suara dijadwalkan dilakukan pada Jumat, pukul 15:00 waktu setempat (Sabtu, 02:00 WIB), kata misi Prancis di PBB di akun Twitternya.
Resolusi itu menyerukan "penandatanganan segera" rencana GCC tersebut oleh Saleh. Rencana itu mengutuk penggunaan kekerasan terhadap demonstran dan menyerukan gencatan senjata dan pembentukan satu komisi penyelidikan mengenai pembunuhan pengunjuk rasa yang tak berdosa.
Demonstrasi guna menentang Saleh meletus pada Januari tapi DK sejauh ini baru menyepakati dua pernyataan, yang memiliki bobot diplomatik lebih ringan dibandingkan dengan resolusi.
Beberapa diplomat mengatakan peristiwa di Libya, tempat pemimpin terguling Muamar Gaddafi tewas pada Kamis, juga bisa memberi tekanan simbolis terhadap Saleh.
Namun tak ada ancaman atau petunjuk mengenai sanksi di dalam resolusi tentang Yaman tersebut. Saleh telah mengatakan ia setuju dengan rencana enam negara Teluk itu tapi telah menolak untuk menandatanganinya atau menerapkan setiap ketentuannya. Sementara itu kerusuhan di Yaman bertambah parah.
Para diplomat Eropa mengatakan mereka yakin bahwa semua 15 anggota DK akan mendukung resolusi tersebut.
Resolusi itu, yang salinannya diperoleh AFP --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat pagi, menyeru Saleh agar melaksanakan janjinya bagi "penandatanganan segera" rencana GCC tersebut. Resolusi itu juga "menyeru ia memberi komitmen bagi pelaksanaan rencana tersebut dalam tindakan nyata, guna mencapai penyerahan kekuasaan secara damai" tanpa penundaa
Ikuti Whatsapp Channel Republika