REPUBLIKA.CO.ID, TASKHKENT – Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton mengkritik kebijakan Tajikistan dan Uzbekistan yang memberlakukan kebijakan pembatasan terhadap kebebasan beragama.

Menurut Hillary, kebijakan itu dikhawatirkan akan menjadi bumerang. "Pembatasan kebebasan beragama hanya memicu simpati kelompok radikal. Karena itu stabilitas kawasan ini bakal terancam," ujar Hillary dalam kunjungan ke Tajikistan dan Uzbekistan, seperti dikutip Reuters, Ahad (23/10).

Hillary menekankan tidak tepat untuk membatasi kebebasan beragama sebagai upaya untuk menekan kelompok radikal di kawasan itu. Sebaliknya, kebijakan itu hanya mendorong gerakan bawah tanah yang berpotensi menciptakan kerusuhan. "Saya kira anda harus melihat konsekuensinya," katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan agar kedua negara untuk mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan pembatasan kebebasan beragama. Hanya dengan cara demikian stabilitas kawasan tetap terjaga.

Seperti diberitakan sebelumnya, kedua negara memberlakukan kebijakan pembatasan kebebasan beragama. Salah satu contohnya, melarang pemuda untuk mendatangi masjid dan melarang mengenakan jilbab.

Dunia barat sendiri, terutama AS, merupakan pihak yang mengkritik keras pemberlakukan kebijakan itu. Menurut AS, kebijakan itu justru berisiko mengacaukan stabilitas kawasan. Apalagi AS cukup kesulitan menangani stabilitas keamanan di Afghanistan semenjak satu dekade lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika