REPUBLIKA.CO.ID, ASTANA - Parlemen Kazakhstan, Rabu, menyetujui pemberian amnesti bagi 16.000 narapidana untuk merayakan ulang tahun ke-20 kemerdekaan negara di Asia Tengah itu dari Uni Soviet.

Rancangan Undang-Undang, yang disetujui oleh mayoritas anggota Mazhilis, atau majelis rendah, dikirim ke

Senat di majelis tinggi. Persetujuan itu kemudian akan dikirim kepada Presiden Nursultan Nazarbayev untuk ditandatangani.

Kazakhstan, negara kaya minyak yang berukuran lima kali ukuran Prancis dan dihuni oleh 16,5 juta orang, merayakan kemerdekaannya pada 16 Desember. Total populasi penjara Kazakhstan saat ini adalah 45.859 orang, dengan 6.605 orang yang lain ditahan di pusat-pusat penahanan sebelum sidang, menurut data kementerian dalam negeri.

Berdasarkan rancangan undang-undang itu, mereka yang dijatuhi hukuman sampai lima tahun penjara serta pelanggar hukum berusia remaja, perempuan dengan anak-anak dan mereka yang hamil, pensiunan dan penyandang cacat harus diberi amnesti, kata Wakil Menteri Kehakiman Amirkhan Amanbayev di parlemen.

Seraya menyajikan dokumen tersebut, ia mengatakan bahwa amnesti juga akan mencakup orang yang ditahan di penahanan pra-sidang dan masih menunggu putusan. Namun, Amanbayev menolak untuk mengatakan apakah pembela HAM populer Kazakhstan Yevgeny Zhovtis akan dibebaskan berdasarkan amnesti itu.

Zhovtis sedang menjalani hukuman penjara empat tahun karena membunuh seorang pejalan kaki saat mengemudi mobilnya. Badan hak asasi manusia mengatakan mereka percaya bahwa pengadilan itu bermuatan politis dan tidak adil. Menlu AS Hillary Clinton mengangkat kasus itu dalam kunjungannya ke Kazakhstan pada akhir tahun lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika