REPUBLIKA.CO.ID,TRIPOLI—Pemerintah Libya sementara memilih perdana menteri Libya yang baru. Perdana menteri Libya yang baru tersebut merupakan insinyur elektronik dan profesor Universitas Tripoli yang bernama Abdurrahim El Keib. Dia dipilih oleh para anggota Dewan Transisi Nasional (NTC) pada Senin,(31/10).
Juru Bicara NTC Jalal el-Gallal mengatakan, El Keib mendapatkan 26 suara dari 51 anggota NTC. El Keib dipilih untuk menggantikan perdana menteri sementara Libya Mahmoud Jibril. Pihaknya ingin membentuk pemerintah baru sementara setelah kejatuhan rezim Qadafi. NTC sendiri juga akan membentuk kabinet baru beberapa hari ke depan dan mempersiapkan pemilihan umum beberapa bulan ke depan.
Sementara itu, El Keib mengatakan, masa transisi memiliki tantangan tersendiri. Dia akan bekerja sama dengan NTC dan mendengarkan suara rakyat Libya yang selama ini terbungkam. Pihaknya juga sangat berterimakasih kepada para anggota pasukan revolusi dan tidak akan pernah melupakan jasa-jasa mereka dan keluarga mereka. “NTC tidak akan pernah melupakan jasa mereka, begitu pula dengan pemerintah ke depan,” katanya, Senin, (31/10) seusai terpilih.
El Keib akan membentuk kabinetnya dalam dua minggu mendatang. "Kami pernah mengatakan akan membentuk kabinet sebulan setelah pembebasan. Makanya kami berusaha memenuhinya dan melakukannya sesuai tenggat waktu,” katanya seperti dilansir Aljazirah.
Ketua NTC Mustafa Abdul Jalil tidak ikut mencalonkan diri menjadi perdana menteri. Dia benar-benar memenuhi janjinya akan mengundurkan diri setelah pembebasan Libya dilakukan dengan jatuhnya kampung halaman Qadafi, Sirte.
El Keib yang mendapatkan dukungan penuh dari NTC diharapkan mampu mengatasi sejumlah tantangan yang ada di Libya. Diantara tantangan yang ada yakni pemilihan menteri perminyakan, menteri pertahanan, menteri keuangan, dan menteri dalam negeri. Semua itu merupakan menteri utama dalam memperbaiki kehidupan di Libya.
Dalam waktu yang sama, Libya juga akan membentuk tentara baru untuk memperkuat pertahanan negaranya. Anis Sharif juru bicara bagi Abdulhakim Belhadj, seorang pemimpin milisi Islam dominan di Tripoli mengatakan, pembentukan tentara itu bukan hanya sebuah pernyataan resmi atau resolusi dari pemerintah. “Namun pembentukan tentara itu terjadi setelah adanya negosiasi antar pemerintah dan milisi,” katanya.