REPUBLIKA.CO.ID,DUBAI--Menteri Negara Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab (UAE) Anwar Mohammed Gargash dan Kementerian Luar Negeri Iran, Selasa, menyambut baik masuknya Palestina ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebagai anggota penuh.
UAE menyampaikan selamat kepada rakyat Palestina dan pemimpin mereka atas prestasi bersejarah itu, yang merupakan salah satu langkah positif yang menempatkan negara Palestina di posisi alamiahnya di arena internasional, kata Gargash kepada kantor berita UAE, WAM.
Masuknya Palestina ke UNESCO adalah hasil dari diplomasi yang dilancarkan oleh Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) dengan dukungan dari negara bersahabat dan bersaudara, kata Gargash.
Ia menyampaikan harapan bagi pembangunan langkah positif untuk mengkonsolidasikan peran sah negara Palestina di arena internasional. Di Teheran, Kementerian Luar Negeri Iran mengomentari keputusan UNESCO untuk memberi status anggota penuh kepada Palestina sebagai dukungan internasional bagi hak rakyat Palestina.
Ketika berbicara dalam taklimat mingguan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast menyeru Amerika Serikat agar bersikap realistis mengenai masalah Palestina dan tidak menentang pendapat dunia. Ia meminta Amerika Serika dan sekutunya agar tidak memberi dukungan penuh kepada Israel sebab pendapat dunia menganggap itu sebagai aib.
Sementara itu sebagai reaksi atas diberikannya status anggota penuh kepada PNA oleh UNESCO, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa menyerukan diluncurkannya gelombang baru pembangunan permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem.
Kantor Perdana Menteri Yahudi tersebut memerintahkan dipercepatnya pembangunan 2.000 unit rumah di Jerusalem Timur, Ma'aleh Adumim, dan Gush Etaion, kata beberapa sumber setempat kepada Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Rabu.
Netanyahu mengadakan pertemuan dengan delapan menteri seniornya guna membahas kemungkinan dijatuhkannya sanksi atas PNA sebagai tanggapan atas keanggotaannya di UNESCO.
Di antara tindakan penghukuman itu adalah pembekuan status VIP buat para pejabat senior Palestina untuk melintasi pos pemeriksaan Israel, memberi lampu hijau bagi pembangunan permukiman lagi, dan penghentian pengiriman uang pajak yang dikumpulkan Israel atas nama PNA.
Banyak pejabat pemerintah Yahudi, sebagaimana dikutip harian Ha'aretz, mengatakan dipercepatnya pembangunan permukiman tersebut adalah reaksi awal, dan akan ada tindakan lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika