REPUBLIKA.CO.ID, PARIS - Pemerintah Indonesia tetap mendukung keanggotaan penuh Palestina, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di UNESCO. Hal ini ditegaskan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa.
Mengomentari tentang langkah AS menghentikan kontribusinya bagi UNESCO, Marty melihat hal tersebut sudah diantisipasi oleh pihak-pihak di UNESCO dan negara anggotanya.
"Tentu sekarang masalah teknis adanya funding short fall terhadap UNESCO tentu sesuatu yang harus diantipasi oleh negara anggota UNESCO lainnya," ujarnya.
Sebelumnya seperti dikutip Reuters, pemerintah AS memutuskan untuk menghentikan kontribusi pada UNESCO karena sejak Senin (3/10) Palestina menjadi negara anggota UNESCO.
AS mengatakan, mereka telah berhenti membiayai UNESCO, menyusul keputusan organisasi pendidikan, sains dan kebudayaan PBB itu untuk memberikan keanggotaan penuh pada Palestina.
Juru bicara Deplu AS Victoria Nuland mengatakan pada wartawan, AS tidak memiliki pilihan kecuali menghentikan pembiayaan itu karena undang-undang AS yang disahkan pada 1990-an. Ia mengatakan Washington tidak akan melakukan transfer sebesar 60 juta dolar yang direncanakan, yang sedianya (akan ditransfer) pada November, lapor Reuters.
"AS ... tetap dengan keras berkomitmen pada keterkaitan multilateral, yang kuat di sistem PBB itu. Bagaimanapun, keanggotaan Palestina sebagai negara di UNESCO telah memicu pembatasan legislatif yang telah lama ada, yang akan mendorong AS untuk mengekang diri dari memberikan sumbangan pada UNESCO," kata Nuland.
Nuland juga mengatakan keputusan Senin oleh negara-negara anggota UNESCO untuk mengakui Palestina sebagai anggota, telah "disesalkan, terlalu dini dan merusak tujuan bersama kita (mencapai) perdamaian yang konprehensif, adil dan kekal di Timur Tengah".
AS memberi 22 persen dana UNESCO. Badan itu memutuskan, Senin, untuk memberi Palestina keanggotaan penuh, keputusan yang akan mendorong upaya mereka di PBB untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara.
UNESCO adalah badan PBB pertama dimana Palestina bergabung sebagai anggota penuh sejak Presiden Mahmud Abbas meminta keanggotaan penuh di PBB pada 23 September lalu.
Di antara tugas UNESCO adalah menetapkan tempat-tempat warisan dunia, meningkatkan pendidikan di sekeliling dunia, dan mengadakan sistem peringatan dini tsunami di Pasifik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan menyampaikan pidato dalam sesi khusus UNESCO memperingati 10 tahun deklarasi keragaman budaya di Paris pada Selasa (2/11) pagi waktu setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika