REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan negaranya Kamis untuk membekukan pembayaran kepada UNESCO. Israel menahan kontribusi karena ia mengatakan menerima Palestina merugikan perundingan perdamaian yang tengah berlangsung.

"Langkah-langkah tersebut tidak akan memajukan perdamaian,," kata Netanyahu. "Satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian adalah melalui negosiasi langsung tanpa prasyarat."

Perdana menteri memerintahkan bahwa 2 juta dolar AS yang selama ini disumbangkan untuk UNESCO digunakan untuk mendanai inisiatif serupa di wilayah tersebut.

Pemungutan suara oleh UNESCO terpisah dari permohonan Palestina untuk keanggotaan PBB yang masih dalam pertimbangan anggota Dewan Keamanan. Aplikasi Israel untuk keanggotaan PBB pada tahun 1948 pada awalnya ditolak oleh Dewan Keamanan.

"Kami bukan negara pertama, maupun negara terakhir, bahwa kita tidak menang untuk pertama kalinya," kata utusan palestina untuk PBB, Riyad Mansour. "Jika Palestina harus melakukannya dengan cara ini, itu takdir kita."

Sebuah komite Dewan Keamanan khusus telah bertemu sembilan kali untuk membahas masalah keanggotaan, dan akan mengeluarkan laporan resmi pada tanggal 11 November.

Mansour menyebut keputusan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk memblokir dana untuk UNESCO "di luar pemahaman."

"Kita tidak harus dihukum sebagai akibat dari itu, begitu juga tak harus menghukum UNESCO sebagai hasil dari itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika