REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketegangan menyangkut klaim wilayah di Laut Cina Selatan dapat meledak menjadi "konflik berskala luas" kecuali negara-negara yang bertikai mentaati hukum internasional, kata seorang diplomat Vietnam.
Dang Dinh Quy, ketua Akademi Diplomatik Vietnam milik pemerintah mengemukakan dalam satu konferensi di Hanoi mengenai sengketa maritim bahwa pentingnya laut bagi perdamaian regional jelas semakin meningkat.
"Laut Cina Selatan masih penuh dengan ketegangan yang membara yang mengancam meningkat menjadi konflik beskala penuh jika negara-negara yang terkait dalam sengketa itu tidak menahan diri dan menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional," katanya memperingatkan.
Forum itu diselenggarakan saat kegelisahan memuncak menyangkut sejumlah klaim yang bersaing antara Beijing dan sejumlah negara kawasan itu termasuk Vietnam, yang terpusat pada jaringan pulau strategis di perairan yang kaya minyak itu.
Quy mengatakan meletusnya perang adalah satu yang berbahaya "jika masyarakat internasional tidak menanggapi situasi krisis itu" seacara layak, tetapi menambahkan wilayah periraan itu "pada dasarnya masih tenang".
Beijing mengatakan pihaknya memiliki kedaulatan atas seluruh Laut Cina Selatan, satu rute perdagangan global penting. Klaimnnya atas Kepulauan Spratly juga diklaim Vietnam, Filipina, Taiwan, Bruei Darussalam dan Malaysia.
China dan Vietnam juga terlibat sengketa yang lama menyangkut kelompok pulau Paracel.
Filipina dan Vietnam mengeluhkan atas gangguan yang meningkat kapal-kapal China terhadap para nelayan mereka di wilayah itu.
Bulan lalu China dan Vetnam berjanji akan menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui "konsultasi-konsultasi yang bersahabat",kata kantor berita resmi Cina, Xinhua. Vietnam juga mendukung satu usul dari Manila bagi zona damai di daerah yang disengketakan itu,Oktober lalu.
Presiden Filipina Benigno Aquino berusaha mendorong tetangga-tetangga Asia Tenggara untuk membentuk satu front persatuan untuk menghadapi klaim-klaim kedaulatan Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
