REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK-- Dewan Keamanan PBB tidak dapat menyepakati apakah akan menerima Palestina sebagai anggota atau tidak, menurut sebuah dokumen.
"Komisi itu tidak dapat membuat rekomendasi dengan suara bulat pada Dewan Keamanan," kata laporan itu menyusul permintaan keanggotaan Palestina yang dibuat oleh presiden Mahmud Abbas pada 23 September lalu.
Amerika Serikat telah berjanji untuk merintangi setiap persetujuan yang diberikan oleh Dewan Keamanan yang memiliki 15 anggota, tapi komisi keanggotaan dewan itu masih harus mempertimbangkan upaya Palestina tersebut.
Rancangan laporan itu menghindari kata-kata negara-negara mana yang mendukung atau menentang upaya tersebut dan apakah ada mayoritas yang mendukung atau menentang. Rancangan itu mengatakan dengan sederhana bahwa "pendapat yang berbeda-beda telah disampaikan".
Komisi itu akan bertemu pada Jumat ketika mereka harus memutuskan apa tindakan yang akan diambil terhadap permintaan Palestina itu. Laporan tersebut dapat diubah pada waktu (pertemuan) itu.
Pemungutan suara terakhir mengenai upaya Palestina itu di Dewan Keamanan penuh akan membutuhkan sembilan suara mendukung, tanpa veto oleh satu dari kelima anggota tetap dewan --AS, Rusia, China, Inggris dan Prancis.
Brazil, China, India, Libanon, Rusia dan Afrika Selatan telah secara terbuka mendukung kasus Palestina itu. Nigeria dan Gabon belum mengindikasikan suara mereka tapi diperkirakan akan mendukung permintaan Palestina itu.
Amerika Serikat telah mengatakan akan memveto, dan Inggris, Kolombia serta Prancis sudah mengumumkan pada pertemuan komisi itu pekan lalu bahwa mereka akan abstain.Jerman belum mengumumkan sikapnya, tapi diperkirakan akan abstain atau tidak memberikan suara, kata beberapa diplomat. Portugal dan Bosnia diperkirakan akan abstain.
Palestina belum lama ini telah berhasil memperoleh keanggotaan di Organisasi Pendididikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), pencapaian yang ditentang oleh AS dan Israel, yang kemudian mengumumkan "langkah-langkah penghukuman" mereka. Tindakan penghukuman yang sama mungkin akan dibuat bila Palestina minta keanggotaan di badan PBB lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika