REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN- Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran akan membahas untuk mempertimbangkan kembali cara kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), kata kantor berita semi-resmi Fars pada Ahad (13/11).
Anggota senior parlemen, Alaeddin Boroujerdi, kepada Fars pada Ahad mengatakan bahwa "sayangnya, lembaga dan direktur jenderal (IAEA) mengikuti pedoman Amerika Serikat dan melakukannya dalam suasana politik", bukan dalam kerangka peraturan IAEA dan melaksanakan kewajibannya.
Oleh karena itu, Komisi akan membahas cara-cara kerja sama dengan IAEA dalam pertemuan pekan ini, kata Boroujerdi. Dia menambahkan bahwa "kami percaya kerja sama (Iran) dengan IAEA merupakan kebutuhan yang perlu ditinjau kembali."
IAEA mengatakan pada Selasa, dalam laporan terbaru mengenai program nuklir Iran dengan bukti-bukti yang "layak dipercaya" menunjukkan bahwa Iran telah berusaha untuk memiliki senjata nuklir. Teheran telah menolak laporan itu sepenuhnya, dan menyebut bahwa laporan IAEA tersebut "tidak seimbang, tidak profesional dan bermotivasi politik."
Pada Rabu, perwakilan tetap Iran untuk IAEA, Ali Asghar Soltanieh, mengatakan bahwa Iran kemungkinan akan mempertimbangkan kembali cara kerja sama dengan IAEA.
Soltanieh mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa karena "kesalahan sejarah" Direktur Jenderal IAEA, Yukiya Amano, telah membuat laporan seperti itu tentang program nuklir Iran. Republik Islam kemungkinan akan mempertimbangkan kembali cara kerja sama dengan IAEA.
Ditanya tentang pandangan beberapa anggota parlemen Iran bahwa Iran bisa saja mengambil keputusan untuk keluar dari Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Soltanieh mengatakan bahwa para anggota parlemen boleh saja memiliki pandangan independen mereka sendiri.
Namun, cara-cara kerja sama dengan IAEA di masa mendatang tergantung pada keputusan pejabat tingkat Republik Islam, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika