REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa mengatakan bahwa para Menlu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memberikan tiga rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN terkait dengan permohonan Myanmar sebagai Ketua ASEAN pada 2014.
Dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Rabu (16/11) malam, seusai pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN, Marty menjelaskan, ketiga rekomendasi itu adalah pertama, para Menlu ASEAN menyambut baik perkembangan penting yang positif di Myanmar sepanjang 2011.
Kedua, para Menlu ASEAN menggarisbawahi pentingnya momentum di Myanmar di pertahankan dan terus ditindaklanjuti. Rekomendasi yang ketiga adalah perkembangan positif dan tindak lanjutnya akan membantu menciptakan kondisi kondusif bagi pengambilan keputusan ASEAN terkait permohonan Myanmar.
"Sebenarnya dari sejumlah pertemuan yang telah dilakukan sudah terlihat kesan atau sikap ASEAN," kata Menlu terkait posisi ASEAN atas permohonan Myanmar. Para pemimpin ASEAN dijadwalkan membahas permohonan Myanmar sebagai Ketua ASEAN pada 2014 dalam Pertemuan Puncak ke-19 ASEAN, 17-18 November.
"Kesimpulan (rekomendasi) ini akan dibahas oleh pemimpin ASEAN dalam pertemuannya besok untuk apakah akan dikukuhkan atau disikapi secara lain," ujarnya. Marty menegaskan bahwa perkembangan positif, masa lalu dan tindak lanjut sebagai kondisi kondusif yang mempengaruhi pengambilan keputusan para pemimpin ASEAN.
Pada putaran sebelumnya terkait rotasi kepemimpinan ASEAN, Myanmar harus merelakan gilirannya karena dinilai belum siap memimpin ASEAN. Pada saat itu negara yang dikuasai rezim junta militer menahan ribuan tokoh oposisi, termasuk pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu kyi.
Upaya ASEAN untuk menggandeng Myanmar dan memintanya meninggalkan gaya pemerintahan yang mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia menunjukkan hasilnya dalam beberapa tahun terakhir. Suatu kabar baik, setelah berbagai upaya pihak barat dengan pendekatan sanksinya gagal total.
Myanmar kemudian menyusun peta jalan damai menuju demokrasi dan secara bertahap memenuhi target-target yang telah ditetapkannya sendiri. Reformasi itu imulai dari menyusun konstitusi baru, menentukan aturan pemilihan umum, dan menggelar pemilihan umum.
Sekalipun pihak barat menilai apa yang dilakukan Myanmar hanya sandiwara mengingat banyak jenderal penting di Myanmar yang kemudian duduk di pemerintahan sipil. Namun yang dilakukan Myanmar adalah cara menuju perubahan yang dipilih negara itu.
Perubahan yang dramatis hampir tidak mungkin terjadi di Myanmar. Tetapi setelah upaya untuk menggagalkan Aung San Suu Kyi dari turut dalam pemilihan umum, pihak berwenang Myanmar akhirnya membebaskan peraih Nobel Perdamaian itu dan baru-baru ini partai Suu Kyi pun berpeluang untuk kembali ke arena politik.
Sesuai urutan, Myanmar seharusnya menjadi ketua ASEAN pada 2015, sementara Laos pada 2014. Tetapi pemerintah Myanmar berunding dengan pemerintah Laos untuk bertukar giliran sebagaimana Indonesia dan Brunei pada 2011 dan 2013.Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa beberapa pekan lalu berkunjung ke Myanmar untuk melihat langsung kesiapan negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika