REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH, PALESTINA - Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, Rabu (16/11), berjanji akan segera berusaha dengan Hamas untuk membentuk pemerintah sementara, dalam pidato peringatan tujuh tahun meninggalnya Yasser Arafat.
Dalam pidato publik, yang periciannya dijelaskan kepada AFP oleh seorang pejabat Palestina, bertepatan dengan ulang tahun ke-23 deklarasi kemerdekaan Palestina, yang diumumkan Arafat di Aljiers, 15 November 1988.
Abbas diperkirakan akan menegaskan kembali janji untuk "mempercepat" pembentukan satu pemerinth sementara, yang sampai sekarang usahanya terhambat untuk mencapai satu perjanjian persatuan yang ditandatangani gerakan Fatah yang dipimpinnya dan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza.
Usaha-usaha untuk membentuk satu pemerintah persatuan menjelang pemilu baru akan dipusatkan pada perundingan-perudingan penting antara Abbas dan pemimpin Hamas di pengasingan Khaled Meshaal apabila mereka bertemu di Kairo pekan depan untuk berusaha dan mempercepat perjanjian rekonsiliasi antara dua gerakan itu.
Pejabat senior Fatah Azzam al-Ahmed mengatakan kedua faksi mencapai kesepakatan tentang "masalah-masalah penting" yang akan diumumkan setelah para pemimpin itu bertemu pada 25 November.
"Pertemuan itu juga akan membahas masalah pemilihan presiden dan legislatif dan ada satu persetujuan antara Fatah dan Hamas untuk menyenggarakan pemilihan-pemilihan itu sesuai rencana pada Mei," katanya kepada AFP, Senin malam.
"Pemilihan-pemilihan itu akan diawali dengan pembentukan pemerintah konsensus nasional, restrukturisasi Komisi Pemilihan Pusat, pembentukan satu pengadilan pemilu,diawali dengan rekonsiliasi nasional dan restrukturisasi badan-badan keamanan," katanya.
Ahmed mengatakan ia telah "mengunjungi Kairo secara diam-diam beberapa kali" untuk mempersiapkan pertemuan itu, yang akan "melibatkan satu pengertian bersama."
Dalam satu pertemuan Komite Eksekutip Organisasi Pembebasan Palestina,Selasa malam, Hamas bukan anggotanya, menyerukan usaha-usaha rekonsiliasi dipercepat.
"Komite Eksekutif PLO menegaskan tentang pentingnya membuat kemajuan nyata untuk membuka jalan bagi rekonsiliasi dan mempercepat diselenggarakan pemilihan-pemilihan," kataya dalam satu pernyataan.
Fatah menandatangani satu perjanjian rekonsiliasi dengan Hamas Mei lalu yang antara lain menetapkan mereka harus segera membentuk satu pemerintah sementara yang beranggotakan tokoh-tokoh independen untuk mempersiapkan pemilihan-pemilihan dalam satu tahun.
Tetapi kesapakatan tidak tidak pernah dilaksanakan, dengan kedua pihak bertikai menyangkut komposisi pemerintah sementara dan siapa yang harus memimpinnya.
Pemilu terakhir Palestina untuk anggota parlemen diselenggarakan tahun 2006 yang dimenangkan Hamas.
Pemilihan-pemilihan parlemen dan presiden baru dijadwalkan diselenggarakaan Januari 2010 tetapi Pemerintah Otonomi Paletina membatalkan usaha-usaha pemungutan suara itu setelah Hamas menolak menyelenggarakan pemilihan itu di Jalur Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika