REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI - Mantan komandan gerilyawan Islam Abdelkarim Belhaj, yang memimpin dewan militer di Tripoli, mengatakan, Kamis, sebuah perjanjian telah ditandatangani dengan Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya bagi bekas gerilyawan untuk duduk dalam kabinet baru.
"Kami telah mencapai perjanjian bahwa calon dari gerilyawan sipil akan menerima jabatan menteri tertentu yang sangat khusus," kata Belhaj, yang disebut-sebut sebagai seorang calon penting bagi kementerian pertahanan itu.
NTC, bekas pemberontak anti-Gaddafi yang kini memerintah negara Afrika utara itu, mengatakan bahwa pemerintah baru Libya yang dipimpin oleh perdana menteri sementara Abdel Rahim al-Kib mungkin akan diumumkan pada Ahad. Kib telah mengumumkan bahwa pemerintah baru itu akan terdiri atas para teknokrat, tapi tekanan dari suku-suku dan berbagai kelompok bersenjata di Libya akan membuat janji itu sulit untuk dipenuhi.
Di tengah parade itu, beberapa puluh bekas petempur telah membuat jalan mereka ke peninjauan kembali atas keluhan bahwa mereka telah dipinggirkan, dan menuntut uang.
Salah seorang dari mereka, Abdelhamid Mdhihebt, mengatakan "kami berada di semua medan dan kami belum menerima apapun, sementara mereka duduk di kursi mereka dan mengorganisir parade palsu untuk ribuan dolar".
Belhaj, yang memimpin Kelompok Pertempuran Islam Libya yang anti-Gaddafi, telah menghabiskan bertahun-tahun di penjara dan memiliki militer kecil di pembuangannya, menyerukan "pemerintah yang kuat dengan kolaborasi thwar (gerilyawan sipil)".
"Berbahaya untuk mengatakan bahwa pekerjaan thwar telah dilakukan" sekarang bahwa rezim Muamar Gaddafi telah jatuh, katanya menambahkan.
"Kita harus menyadari bahaya tahap berikutnya ... kita telah memenangkan pertempuran di wilayah itu dan kita sekarang siap untuk ikut pertempuran bagi negara ini, sebuah negara sipil dan modern."
Sebelumnya, menurut laporan, beberapa orang telah tewas dalam pertempuran di antara kelompok-kelompok bersenjata di Libya, kejadian yang mendorong banyak pihak untuk menyerukan pembentukan segera pasukan militer baru negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika